Panglima TNI Berpesan Jangan Sampai Ada Insiden Penembakan di Natuna

22 Des 2021, 14:59 WIB

Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa ketika berkunjung ke Markas Komando Armada I di Gunung Sahari pada Selasa, 21 Desember 2021 (www.instagram.com/@koarmada_1)

Jakarta, IDN Times - Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa menitipkan pesan khusus ketika berkunjung ke Markas Komando Armada Wilayah I pada Senin, 20 Desember 2021. Andika meminta agar tidak ada insiden penembakan di wilayah perairan Natuna, Kepulauan Riau.

Instruksi itu bersamaan dengan momentum sikap China yang semakin agresif. Mereka sempat melayangkan surat protes ke Indonesia untuk menyetop sementara pengeboran minyak di lepas pantai Natuna. Negeri Tirai Bambu mengklaim pengeboran minyak itu dilakukan di wilayahnya.

"Panglima TNI berpesan kepada seluruh prajurit Koarmada I agar selalu disiplin dan menegaskan jangan sampai ada insiden penembakan di Natuna," ungkap Kepala Penerangan (Kapuspen) TNI Mayor Jenderal TNI Prantara Santosa dalam keterangan tertulis, Rabu (22/12/2021).

Koarmada I mencakup wilayah tugas yang berada di perairan Natuna. Instruksi dari Andika masuk akal karena bila terjadi insiden penembakan antara TNI AL dan militer negara lain bisa memicu terjadinya perang terbuka.

Dalam kunjungannya, Andika juga meninjau anjungan KRI Markas Koarmada I yang berada di lantai 1 Gedung Yos Sudarso. Mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat itu juga mendapat pemaparan dari Pangkoarmada I Laksamana Muda Arsyad Abdullah mengenai keamanan terkini di Laut Natuna Utara dan kesiapan alat utama sistem persenjataan (alutsista) yang beroperasi di wilayah kerja Koarmada I.

Sedangkan, Asisten Operasi (Asops) Kepala Staf Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan) I Laksamana Pertama (Laksma) TNI Ariantyo Condrowibowo memaparkan mengenai peran dan fungsi Kogabwilhan I dalam pengamanan Laut Natuna Utara.

Andika juga berkesempatan mengunjungi Pusat Komando Pengendali (Puskodal) Markas Koarmada I. Puskodal sendiri berperan sebagai pusat pengendali dan informasi unsur-unsur jajaran Koarmada I yang melaksanakan operasi di wilayah kerja Koarmada I.

Lalu, apa tanggapan TNI AL terkait klaim China soal wilayah perairan Natuna Utara?

1. Kunjungan Panglima TNI ke Makoarmada I bentuk keseriusan ingin dalami TNI AL

Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa ketika berkunjung ke Markas Komando Armada I di Gunung Sahari pada Selasa, 21 Desember 2021 (www.instagram.com/@koarmada_1)

Sementara itu, dalam keterangan tertulis, Koarmada I menyebut kunjungan Andika ke markas mereka di Gunung Sahari untuk tahu lebih mendalam mengenai Angkatan Laut. Sebelumnya, Andika juga sudah berkunjung ke Koarmada II di Surabaya.

"Ini sesuai dengan pernyataan Panglima yang disampaikan saat kunjungan kerja perdana Panglima TNI ke Mabes TNI AL pada pertengahan bulan November lalu," demikian keterangan tertulis Koarmada I pada hari ini.

2. TNI AL tidak akan tanggapi protes China soal pengeboran minyak di lepas pantai Natuna

Kepentingan Indonesia di Laut China Selatan (IDN Times/Aditya Pratama)

Sementara, protes dari China dianggap sesuatu yang memungkinkan untuk dilakukan. Tetapi, menurut Panglima Komandan Armada I Laksda TNI Arsyad Abdullah, area pengeboran itu masih masuk ke dalam ZEE Indonesia.

"Sehingga, kita jawab, protes dia (China) tidak kita terima karena wilayah tersebut masuk ke dalam ZEE Indonesia berdasarkan UNCLOS. Lokasi pengeboran di Natuna berada di 200 notical mile," ungkap Arsyad kepada media pada 4 Desember 2021.

Selain itu, ia mengatakan, TNI AL saat ini menyiagakan lima kapal perang di perairan Natuna. Sedangkan untuk aktivitas anjungan lepas pantai, TNI AL menempatkan personel di area itu. TNI AL juga melakukan patroli secara reguler di anjungan lepas pantai di Natuna.

3. Indonesia lebih dulu protes China karena kapal riset wara-wiri di Laut Natuna Utara

Default Image IDN

Sementara, anggota Komisi I DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Effendi Simbolon, mengklarifikasi awal mula Indonesia menerima surat protes dari China terkait pengeboran minyak di Laut Natuna Utara. Ia mengklaim kronologi tersebut disampaikan Kementerian Luar Negeri di saat rapat dengan Komisi I.

Effendi menjelaskan, sesungguhnya surat protes dari Negeri Panda itu merupakan respons atas komunikasi diplomatik tertulis yang lebih dulu dikirimkan Indonesia ke China. Indonesia memprotes aksi kapal riset China yang pada awal 2021 lalu terlihat wara-wiri di sekitar area eksplorasi di Blok Tuna di Laut Natuna Utara.

"Eksplorasi itu dilakukan oleh Harbour Energy asal Inggris dan perusahaan Rusia. Di saat itulah kita justru yang menyurati Kemenlu China untuk memprotes kehadiran kapal survei China. Bahkan, kapal perangnya juga sempat masuk," ungkap Effendi ketika berbicara di program CrossCheck yang tayang di kanal YouTube MedcomID pada 5 Desember 2021.

Surat protes itu kemudian ditanggapi Duta Besar China di Indonesia. Dalam surat tanggapan tersebut, Negeri Tirai Bambu mengklaim area pengeboran di Laut Natuna Utara masuk dalam klaim sepihak mereka yang kerap disebut Sembilan Garis Putus-Putus.

"Mereka (China) meminta agar proses eksplorasi dihentikan atau mereka mengajak Indonesia bekerja sama untuk melakukan kegiatan eksplorasi, eksploitasi hingga produksi," kata dia.

Usai diprotes China, Kemenlu Indonesia memutuskan tidak lagi merasa perlu untuk menanggapi surat yang dilayangkan oleh diplomat Negeri Tirai Bambu tersebut. Effendi juga menyebut, bukan kali pertama China melayangkan protes tersebut.

"Tapi, ZEE (Zona Ekonomi Eksklusif) kita tidak beririsan dengan ZEE China," tutur dia.