Panglima TNI Siapkan Jenderal yang Paham Diplomasi ke Myanmar

11 Feb 2023, 13:22 WIB

Panglima TNI, Laksamana Yudo Margono (di depan tengah) ketika memberikan keterangan pers usai rapim TNI pada Kamis, (9/2/2023). (www.instagram.com/@dudung_abdurachman)

Jakarta, IDN Times - Panglima TNI, Laksamana Yudo Margono, mengaku sudah mendengar rencana Presiden Joko "Jokowi" Widodo untuk mengirim jenderal militer ke Myanmar. Langkah itu ditempuh agar jenderal dengan pangkat tinggi tersebut bisa membuka dialog bersama pemimpin junta militer di Myanmar.

Namun, Yudo menyebut isu tersebut tidak disinggung dalam rapat TNI-Polri yang digelar di Hotel Sultan, Jakarta Pusat pada 8 Februari 2023 lalu. Yudo menegaskan TNI bakal menyiapkan jenderal yang dianggap memiliki kemampuan diplomasi mumpuni sebagai opsi dan disampaikan ke Jokowi.

"Tentunya kami siapkan jenderal yang mampu untuk diplomasi maupun berbicara di sana, ikut membantu mengatasi itu," ungkap Yudo usai memimpin rapat dengan pimpinan TNI di Jakarta dan dikutip pada Sabtu, (11/2/2023).

Dia menyatakan pihaknya masih berkoordinasi dengan Pusat Kerjasama Internasional (Puskersin) TNI.

"Yang diminta apa, (jenderal) sudah purnawirawan ada, masih aktif juga tersedia. Tapi, lebih bagus tentu yang masif aktif," kata dia.

Rencana itu disampaikan Jokowi ketika diwawancarai oleh kantor berita Reuters pada 1 Februari 2023 lalu. Dia mengatakan dengan mengirimkan jenderal ke Myanmar, bisa dibuka dialog dan disampaikan pengalaman Indonesia menuju negara demokrasi.

"Ini masalah pendekatan. Kami memiliki pengalaman di Indonesia, situasinya mirip. Maka, pengalaman ini bisa diceritakan lagi bagaimana Indonesia memulai sepenuhnya jadi negara demokrasi," ujar Jokowi dalam wawancara itu.

Indonesia pernah dipimpin oleh presiden bertangan besi dan memiliki latar belakang militer selama 32 tahun. Era baru dimulai ketika Soeharto memutuskan mundur pada 1998 lalu usai didemo besar-besaran oleh masyarakat.

Lalu, siapa kira-kira sosok jenderal TNI yang pas untuk diajukan sebagai utusan khusus pemerintah dan berbicara dengan junta Myanmar?

1. Luhut, Andika Perkasa, dan Prabowo, bisa dijadikan opsi untuk utusan khusus ke Myanmar

Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa (ANTARA FOTO/Nova Wahyudi)

Sementara, menurut Peneliti Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi, Indonesia memiliki beberapa opsi jenderal TNI untuk dikirim sebagai utusan khusus ke Myanmar. Dia menyebut Luhut Pandjaitan bisa menjadi salah satu opsi yang diajukan.

"Bisa saja LBP, terutama jika pemerintah bermaksud membuka penawaran dan negosiasi yang jika disepakati bisa segera dieksekusi," ungkap Fahmi kepada IDN Times melalui pesan pendek pada Jumat, (10/2/2023).

Selain Luhut, kata Fahmi, Jokowi juga bisa memberi kesempatan kepada jenderal-jenderal yang lebih muda. Salah satu nama yang dapat diusulkan adalah Andika Perkasa.

"Atau, bisa juga duet Agum Gumelar dan Prabowo. Keduanya pernah melatih Kopassusnya Kamboja di era 1990-an," tutur dia.

Kamboja memiliki situasi yang mirip dengan Myanmar. Perdana Menteri Kamboja, Hun Sen, telah memimpin negaranya secara otoriter selama 36 tahun terakhir. Hun Sen juga memiliki latar belakang komandan militer sejak 1985 lalu.

Sementara, Prabowo masih disambut secara meriah ketika berkunjung ke Kamboja pada Juni 2022 lalu. Dia diterima secara khusus saat menyambangi Special Forces Command Royal Cambodian Armed Forces.

2. Kemlu menunggu waktu yang tepat untuk umumkan utusan khusus ke Myanmar

Staf Ahli Menlu RI untuk Diplomasi Kawasan, Ngurah Swajaya. (IDN Times/Sonya Michaella)

Sementara, Staf Khusus Menteri Luar Negeri untuk Diplomasi Kawasan Kementerian Luar Negeri, I Ngurah Swajaya, enggan menyampaikan siapa jenderal yang bakal diutus ke Myanmar dan menjadi utusan khusus pemerintah. Dia hanya menyebut nama itu akan diumumkan ketika waktunya sudah tepat.

"Namanya, stay tuned. Tunggu saja," kata Ngurah di Gedung Sekretariat ASEAN, Jakarta Selatan pada 4 Februari 2023 lalu.

Baginya saat ini yang terpenting, Indonesia berkomunikasi dengan baik ke semua pihak. "ASEAN bersatu dalam keketuaan Indonesia di ASEAN tahun ini untuk progres yang signifikan dan solusinya," tutur dia.

3. Indonesia sudah wanti-wanti pemimpin junta Myanmar

Presiden Joko “Jokowi” Widodo memberi arahan dalam Rakornas BMKG 2022. (dok. YouTube Info BMKG).

Sementara, sebelumnya Jokowi pernah menyampaikan melalui akun media sosialnya pada Januari 2022 lalu, bahwa pemimpin junta militer Myanmar akan terus dikucilkan dari pertemuan ASEAN, selama tidak ada perdamaian.

"Jika tidak ada kemajuan signifikan dalam implementasi lima butir konsensus, Myanmar hanya bisa diwakili di level non-politis pada pertemuan ASEAN,” demikian cuit Jokowi di akun media sosialnya pada 2022 lalu usai menelepon PM Kamboja, Hun Sen.

Berikut isi lima poin konsensus yang diunggah di laman resmi ASEAN:

Pertama, kekerasan harus segera dihentikan di Myanmar dan semua pihak harus menahan diri sepenuhnya
Kedua, dialog konstruktif di antara semua pihak terkait harus segera dimulai untuk mencari solusi damai bagi kepentingan rakyat
Ketiga, utusan khusus Ketua ASEAN akan memfasilitasi mediasi proses dialog, dengan bantuan Sekretaris Jenderal ASEAN.
Keempat, ASEAN akan memberikan bantuan kemanusiaan melalui AHA Centre (The ASEAN Coordinating Centre for Humanitarian Assistance on disaster management).
Kelima, utusan khusus dan delegasi akan mengunjungi Myanmar untuk bertemu dengan semua pihak terkait