Jakarta, IDN Times - TNI-Polri menggelar rapat pimpinan (rapim) membahas sinergitas penanganan COVID-19 di Mabes Polri, Senin (15/2/2021). Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto memastikan TNI-Polri akan mendukung program pemerintah untuk menekan angka COVID-19.
“TNI-Polri sudah menyiapkan ribuan tenaga vaksinator baik TNI maupun Polri untuk melaksanakan vaksinasi pada akhir Februari 2021 ini,” kata Panglima TNI Marsekal Hadi usai rapim.
Hadi menjelaskan selain pengerahan ribuan vaksinator, TNI-Polri diminta mendukung distribusi vaksin ke seluruh wilayah Indonesia.
TNI-Polri juga diminta untuk terus memantau pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) skala mikro yang berbasis RT dan RW.
“TNI-Polri juga diminta untuk mendukung iklim investasi terkait dengan situasi dan kondisi keamanan yang kondusif dengan kehadiran dari kementerian Bu Menkeu, dari Menkes, dari Kementerian BUMN dan dari Komnas HAM,” ujarnya.
Sementara itu Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menambahkan dalam upaya mendukung program PPKM Mikro, Polri akan menggandeng Babinsa dan Babinkamtibmas sebagai ujung tombak PPKM Mikro.
“Dalam program PPKM Mikro yang berbasis RT atau RW diharapkan betul-betul bisa jadi pelopor, bekerja sama dengan Linmas, kemudian ketua RT ketua RW atau surat untuk betul-betul bisa melakukan penegakan aturan terkait dengan 3T testing tracing dengan tidak melupakan program 3M,” kata Listyo.
Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Raden Prabowo Argo Yuwono mengatakan hingga saat ini Polri telah membentuk posko terpadu Kampung Tangguh sudah berdiri di 7 provinsi yang memberlakukan PPKM Mikro sebanyak 13.175 dari 17.680 kelurahan.
Rinciannya DKI Jakarta 842 posko dari 824 kelurahan, Jawa Barat 5.548 posko dari 5.600 kelurahan, Jawa Tengah 5.966 posko dari 8.562 kelurahan.
Kemudian Bali 209 posko dari 367 kelurahan, Banten 100 posko dari 180 kelurahan, Jawa Timur 409 posko dari 1.691 kelurahan dan DIY 101 posko dari 438 kelurahan.
Sebelumnya pemerintah menerapkan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat yang berbasis skala mikro (PPKM Mikro), pada 9-22 Februari 2021. Pembatasan untuk pengendalian COVID-19 itu berbasis tingkat RT/RW.
Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan COVID-19 Prof. Wiku Bakti Bawono Adisasmito mengatakan, prinsip PPKM Mikro pada dasarnya bukan pelarangan. Sejauh ini PPKM Mikro berlaku pada tujuh provinsi, yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, dan Bali.
“Pembatasannya ini dibuat berskala. Kemudian dengan berjalannya waktu penanganannya semakin berskala kecil dan semakin tersasar,” ucap Wiku pada Dialog Produktif bertema PPKM Mikro yang digelar Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN), Rabu (10/2/2021).
PPKM diterapkan dengan membatasi kapasitas kegiatan kantor, rumah makan, dan tempat ibadah hingga 50 persen. Aktivitas sekolah digelar secara online. Lalu wilayah Desa atau Kelurahan wajib mendirikan posko yang terdiri dari beberapa unsur masyarakat.
Penerapan PPKM Mikro juga berlaku dengan kebijakan zonasi pengendalian wilayah hingga tingkat RT. Zona hijau untuk tidak ada kasus positif, zona kuning jika ada 1-5 rumah yang terdapat kasus positif, zona oranye dengan 6-10 rumah yang terdapat kasus positif, serta zona merah bila lebih dari 10 rumah yang terdapat kasus positif.
Wiku menyebut PPKM Mikro diberlakukan menyusul efektifitas PPKM jilid I dan II yang ditetapkan di 98 kabupaten/kota di Jawa-Bali. Tingkat penularan COVID-19 dianggap menurun pada pekan keempat.
“Pada akhir pekan ketiga pelaksanaan PPKM, angka kasus aktifnya 16,24 persen, lalu di akhir pekan keempat turun menjadi 15,23 persen. Kalau diterapkan lebih mikro seperti sekarang, maka akan lebih efektif,” kata Prof. Wiku.