Pansel KPK: Masukan Publik Harus Disertai Bukti Agar Tidak Jadi Fitnah

Usai dinyatakan lolos di tahap psikotest, maka 40 capim KPK akan mengikuti profile assessment pada 8-9 Agustus mendatang. Aktivitas profile assessment mulai digelar di Gedung Panca Gatra, Lembaga Ketahanan Nasional. 

Selain menerima masukan dari publik, pansel turut mengirimkan profil 40 capim tersebut ke delapan instansi pemerintah yakni KPK, kejaksaan, kepolisian, BIN (Badan Intelijen Negara), BNPT (Badan Nasional Penanggulangan Terorisme), BNN (Badan Narkotika Nasional), PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan) dan Dirjen Pajak. 

"Karena ini sudah mulai mengkerucut dan di tahap akhir tentu kami sangat membutuhkan masukan dari masyarakat. Masukan itu ditunggu hingga tanggal 30 Agustus," kata anggota pansel, Diani Sadiwati pada sore tadi. 

Usai proses profile assessment, maka tahapan selanjutnya yang akan dilalui adalah uji publik. Rencananya konsep dari uji publik mirip seperti debat capres, di mana para kandidat pimpinan KPK akan mendapat pertanyaan dari panelis yang merupakan para pakar. 

"Rencananya panelis akan terdiri tiga sampai empat orang," ujar anggota pansel capim KPK lainnya, Harkristuti Harkrisnowo di tempat yang sama. 

Sementara, anggota pansel capim KPK lainnya, Hamdi Muluk mengatakan melalui psikotest pada Minggu (28/7) lalu, mereka ingin mendapatkan kandidat pimpinan institusi antirasuah terbaik. Hamdi mengatakan ada 20 jenis tes yang kemarin diberikan kepada 104 capim KPK. 

"Ada aspek kecerdasan, kemampuan analisa sintesa, fleksibilitas berpikir, sistematis berpikir, daya antisipatif, keluasan wawasan berpikir, stabilitas berpikir, tekanan dalam menghadapi stres, achievement orientation, penyesuaian diri, integritas, kemampuan inovatif, leadership, productivity, propositionalism, soal-soal kecenderungan-kecenderungan kepribadian tertentu, misalnya ada kecenderungan kompulsif. Pokoknya kami tidak ingin ada orang-orang yang mengalami persoalan-persoalan psikologis yang lolos," kata Hami ketika memberikan keterangan pers pada tadi sore. 

Setelah diperoleh hasil psikotest, pansel kemudian mencocokan dengan kriteria pimpinan yang mereka inginkan. 

"Kami lihat keseluruhan (hasil tes) itu, mana yang paling bagus, fit, dan cocok, itu yang kami ambil. 40 (nama itu adalah) terbaik," kata dia lagi. 

Sementara, kepada IDN Times, Hamdi mengatakan belum tentu semua hasil tes tersebut termasuk psikotest menjamin bahwa semua capim yang lolos memiliki integritas yang tinggi. Menurut guru besar ilmu psikologi itu, data yang diperoleh baru merupakan data awal. 

"Kan setelah ini, kami akan melihat track record. Kan kami belum terima laporan dari semua pihak," kata dia. 

Berdasarkan data yang dimiliki oleh pansel sejak akhir Juli hingga awal Agustus, mereka telah menerima 1.300 masukan terkait rekam jejak capim KPK. Sayangnya, menurut pansel, sebagian besar hanya berisi dukungan kepada capim tertentu. 

Pansel, kata Hamdi akan melihat rekam jejak para capim secara menyeluruh dengan mengirimkan profil 40 kandidat itu kepada delapan institusi negara. Menurut Hamdi, penelusuran dari insitusi tersebut akan menjadi pertimbangan penting sebelum pansel menyerahkan 10 nama kepada Presiden pada 2 September mendatang. 

Ketika ditanya apakah LSM atau koalisi masyarakat sipil antikorupsi sudah menyerahkan masukan kepada pansel, Hamdi mengatakan belum. Namun, ia menjelaskan yang lebih detail mengetahui isu tersebut adalah ketua pansel capim KPK, Yenti Garnasih dan anggota pansel Diani Sadiwati. 

Pertanyaan serupa juga sempat ditanyakan oleh IDN Times kepada Yenti. Menurutnya, selama ini mereka belum pernah menerima masukan dari koalisi masyarakat sipil antikorupsi. 

"Masukannya hingga kini belum ada," kata Yenti beberapa waktu lalu di gedung Sekneg. 

Sementara, anggota koalisi masyarakat sipil antikorupsi, Feri Amsari, mengaku heran mengapa pansel harus disuapi informasi dari mereka. Sebagai pansel, seharusnya mereka lebih peka menangkap polemik yang berkembang di masyarakat mengenai kandidat pimpinan institusi antirasuah, baik itu positif atau negatif. 

Justru menurut Feri, sejak awal pansel sudah bersikap tertutup, lantaran tidak semua informasi bisa diakses oleh publik. 

"Sekarang yang menjadi pertanyaan 1.300 e-mail itu bisa kah diakses oleh publik? Nilai ujian kompetensi kemarin, kami tidak bisa akses. Sekarang, tahu dari mana bahwa hasil penilaiannya kredibel?," tanya Feri ketika dihubungi oleh IDN Times melalui telepon pada Senin malam (5/8). 

Ia justru mengingatkan pansel capim KPK, bahwa institusi antirasuah adalah lembaga yang mengedepankan transparansi. 

"Kalau panselnya sekarang tidak transparan, terus mau bagaimana?," tutur dia. 

Pengajar di fakultas hukum Universitas Andalas, Padang itu, mengatakan sebenarnya koalisi masyarakat sipil antikorupsi bersedia untuk membeberkan dan memberi bukti rekam jejak calon pimpinan KPK yang bermasalah. 

"Tapi, pertanyaannya, akan diapakan bukti-bukti tersebut? Apakah akan ditindak lanjuti atau mereka sekedar woro-woro saja untuk menyerahkan bukti?," tanya Feri. 

Apabila tidak ada jaminan tersebut dari pansel, kata Feri, maka koalisi masyarakat sipil antikorupsi enggan memberi informasi tersebut.