Banda Aceh, IDN Times - Mantan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) Periode 2014-2018, Muharuddin, resmi diberhentikan dari kepengurusan Partai Aceh.
Pemberhentian mantan kombatan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dari partai yang pernah mengusungnya dalam pemilihan legislatif (pileg) sejak 2009 itu, dilakukan pada Minggu (25/7/2021).
"Partai Aceh memutuskan untuk mengeluarkan saudara Muharuddin dari kepengurusan Partai Aceh," kata Juru Bicara Partai Aceh, Nurzahri, Selasa (27/7/2021).
Nurzahri mengatakan, keputusan memberhentikan mantan ketua DPRA itu sehubungan dengan penunjukan Muharuddin sebagai Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Aceh.
Memang, sebelum menerima jabatan sebagai Ketua DPW Perindo Aceh, Muharuddin telah menghadap dan berbicara dengan ketua umum serta sekretaris jenderal Partai Aceh tentang rencananya untuk berkarier dalam kancah nasional.
Walaupun ketua dan sekjen, kata Nurzahri, tidak tahu serta paham tentang strategi maupun jalur politik yang akan menjadi pilihan mantan ketua DPRA periode 2014-2018 itu.
"Atas putusan tersebut, kedepannya Muharuddin dikatakan tidak lagi berhak mengatasnamakan Partai Aceh dalam segala sikap dan pendapatnya," ujar juru bicara Partai Aceh tersebut.
Meski memahami langkah yang diambil oleh Muharuddin, namun di satu sisi pimpinan Partai Aceh sangat menyayangkan rencana politik yang diputuskan mantan kader partainya tersebut.
Sebab, pimpinan partai menganggap Muharuddin adalah salah satu kader terbaik Partai Aceh dan bahkan pernah dipercaya untuk menduduki jabatan strategis di pemerintahan sebagai Ketua DPRA pada periode 2014-2018.
"Untuk kedepannya, Partai Aceh berharap agar saudara Muharuddin mendapatkan kesuksesan di jalur politiknya yang baru, sembari mengucapkan terima kasih atas sumbangsih dan peran beliau selama menjadi pengurus Partai Aceh," ucap Nurzahri.
Sikap dan langkah politik yang diambil oleh Muharuddin, lanjut Nurzahri, bukan karena ada permasalahan di dalam kepengurusan Partai Aceh ataupun kekecewaan kepada partai.
Akan tetapi murni karena pilihan politik kader Partai Aceh sejak 2007 tersebut, dan ingin berkarier di kancah nasional.
"Oleh karena itu, Partai Aceh berharap agar publik dapat memahaminya dan dapat berasumsi dengan benar atas peristiwa ini," kata Nurzahri.
Partai Aceh akan tetap menghargai sikap-sikap personal dari kader-kader yang ingin maju dan berkembang dengan jalur pilhannya masing-masing, serta tidak akan menghalangi pilihan-pilihan tersebut.
Partai akan terus mendidik serta mencetak kader-kader terbaik yang akan bermanfaat, baik bagi Aceh secara khusus maupun nasional umumnya.