Partai Gelora Anis Matta Ingin Pilgeg dan Pilpres 2024 Dipisah

Menurut Anis Matta, makna seorang capres 2024 sekarang pada dasarnya tidak didukung oleh suara aktual perolehan Pileg 2024, tetapi tetap berdasarkan suara usang hasil Pileg 2019 lalu.

"Dalam perspektif politik, itu bukan soal legal atau hukumnya saja, tetapi lebih tepatnya menafsirkan makna tentang keserentakan pelaksanaan Pemilu 2024 antara pileg dan pilpres tentang keserentakan," ujar Anis Matta.

Selain itu, Anis Matta menjelaskan, Partai Gelora mengusulkan pemisahan Pileg dan Pilpres 2024 agar tidak digelar dalam waktu bersamaan.

Untuk bisa mewujudkan hal itu, Partai Gelora mengajukan judicial review (JR) ke Mahkamah Konstitusi (MK), sehingga Presiden yang akan datang mendapatkan dukungan suara aktual dan legitimasi dari hasil perolehan suara Pileg 2024.

"Sehingga kita menentukan pelaksanaannya dimulai dengan pemilu legislatif terlebih dahulu, baru kemudian pemilihan presiden agar jaraknya tidak terlalu jauh untuk mendapatkan dasar dukungan perolehan suara untuk seorang calon presiden," jelasnya.

Anis Matta juga berharap, agar keinginan semua orang untuk berpartisipasi secara politik maupun sebagai kandidat capres tidak perlu dibatasi, karena kualifikasi untuk maju saja sudah berat.

"Kan untuk maju tidak gampang, mestinya kayak kita lomba renang dibikin kolam lebih besar untuk partisipasi. Mau jadi caleg atau capres silahkan. Nanti akan gugur dengan sendirinya, jika tidak memenuhi kualifikasi, karena ongkosnya kan mahal. Jadi sampai tujuan itu saja sudah susah, kenapa harus dipersulit untuk berpartisipasi," tegas Anis Matta.

Kemudian, ia menilai, persyaratan untuk seorang capres juga tidak perlu dibatasi. Hal itu karena ada putaran kedua yang akan menyeleksinya. Persyaratannya tidak perlu ditetapkan dengan aturan presidential treshold (PT) 20 persen, harus 0 persen. 

"Tapi andaikata PT 20 persen tetap diberlakukan, dan MK terus menerus menolak gugatan 0 %, maka paling tidak pemilihannya dipisah. Jangan membuat barrier-barrier lagi, pintu masuknya saja susah. Ini pesan penting untuk MK, apakah tuntutan yang terus menerus diajukan dan ditolak itu, harus dipahami MK sebagai semangat untuk memperbaiki sistem," ujar Anis Matta.