Partai Perindo Nilai Korupsi di Indonesia Sudah Jadi Budaya

18 Mei 2018, 12:25 WIB

IDN Times/Sukma Shakti

Jakarta, IDN Times - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku masih mendalami adanya kemungkinan aliran dana dari Bupati Bengkulu Selatan, Dirwan Mahmud untuk Partai Perindo. Dugaan itu muncul karena Dirwan sempat menjabat sebagai Ketua DPW Partai Perindo di wilayah Bengkulu.

Juru bicara KPK, Febri Diansyah mengatakan sejauh ini belum ada informasi yang menyebut adanya aliran dana ke partai yang dipimpin oleh Hary Tanoesoedibjo itu.

"Sejauh ini belum kami temukan yang pasti, karena dugaan penerimaan itu sudah dimasukan ke dalam rekening sebesar Rp 13 juta. Kami sudah menemukan bukti transfer ke rekening tersebut," ujar Febri yang ditemui di gedung KPK pada Kamis malam (17/5).

Tim penyidik lembaga anti rasuah sejauh ini masih fokus pada kaitan antara penerimaan uang tersebut dengan proyek-proyek yang sudah disepakati antara Dirwan dengan para kontraktor.

"Sebab, kami mendapat informasi awal, kesepakatan itu sudah dilakukan bahkan sebelum proyeknya terealisasi," kata dia.

Lalu, bagaimana nasib Dirwan? Apakah ia resmi dipecat oleh Partai Perindo?

1. Partai Perindo resmi memecat Dirwan Mahmud

Usai mendengarkan keterangan pers dari KPK, Partai Perindo resmi memecat Dirwan sebagai kader mereka. Informasi itu disampaikan oleh Sekjen Perindo, Ahmad Rofiq melalui keterangan tertulis pada Kamis kemarin.

"Partai Perindo dengan ini memutuskan untuk melepaskan jabatan Dirwan Mahmud sebagai Ketua DPW Bengkulu dan menyerahkan secara penuh proses hukum yang ada ke KPK," ujar Rofiq.

Ia pun meminta seluruh kader agar belajar dari peristiwa yang dialami oleh Dirwan. Ia menegaskan agar para kader tidak berkompromi terhadap perbuatan korupsi. Apalagi korupsi termasuk tindak kejahatan kemanusiaan yang paling besar.

"Partai Perindo merasa prihatin dengan apa yang menimpa Ketua DPW Dirwan Mahmud. Namun, mau bagaimana lagi korupsi merupakan musuh rakyat," kata dia lagi.

2. Partai Perindo justru menilai korupsi sudah menjadi budaya

Di saat sebagian mengaku tak setuju korupsi menjadi budaya di kalangan rakyat Indonesia, partai tersebut justru berpendapat sebaliknya. Bahkan, Rofiq menilai seorang pemimpin yang baik pun bisa menjadi buruk karena berada di dalam sistem yang keliru.

"Jadi, sistem yang baru itu penting dan sistem itu harus mengubah budaya yang selama ini mendarah daging. Kami berharap negara semakin tegas dalam pemberantasan korupsi dan ketegasan itu harus mendatangkan efek jera bagi para pelaku," kata Rofiq.

Sementara, juru bicara KPK, Febri Diansyah mengatakan agar para politisi tidak mencari pembenaran dari perbuatan korup yang sudah mereka lakukan. Adanya sistem yang buruk, bukan berarti kemudian menjadi pembenaran, mereka malah ikut-ikutan korupsi.

"Karena kalau logikanya sebuah sistem masih perlu diperbaiki lalu membuat orang dibenarkan melakukan tindak korupsi, tentu itu gak tepat, karena kalau melakukan korupsi kami juga akan mencermati apakah ada keuntungan pribadi yang didapat dari perbuatan itu atau dipaksa oleh pihak lain. Kalau memang ada (paksaan) silakan saja disampaikan melalui proses hukum," kata Febri ketika menjawab pertanyaan IDN Times pada (9/4) lalu di gedung KPK

3. Korupsi di Bengkulu Selatan dilakukan oleh keluarga

Berdasarkan data dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), perbuatan korupsi di Bengkulu Selatan dilakukan oleh keluarga yang terdiri dari Dirwan Mahmud (Bupati, suami), Hendrati (isteri) dan Nursilawati (keponakan bupati). Hal ini cukup miris, sebab seharusnya keluarga bisa menjadi benteng agar gak melakukan perbuatan korupsi.

Wakil Ketua KPK, Basaria Panjaitan, mengaku prihatin atas fakta tersebut.

"Kami melihat bagaimana peran anggota keluarga turut mendukung dalam perbuatan ini. Ada isteri dan keponakan yang diduga bersama-sama menerima uang," kata Basaria ketika memberikan keterangan pers pada Rabu (16/5).

Ia menjelaskan untuk mencegah agar keluarga gak ikut masuk ke dalam jurang perbuatan korupsi, lembaga anti rasuah sudah membuat modul pencegahan korupsi khusus bagi keluarga. Bahkan, ada program yang dibuat khusus bagi anak-anak sejak mereka berusia PAUD.

Sementara, kalau KPK berkunjung ke daerah dan bertemu dengan pemimpin di sana, lembaga anti rasuah turut meminta agar dikumpulkan pasangannya.

"Tujuannya, supaya mereka tahu langkah-langkah apa yang dilakukan untuk mencegah korupsi. Tapi ya tetap saja, walau kami sudah katakan berulang kali, itu semua kembali ke individunya masing-masing untuk mempraktikan hal tersebut," tutur dia.