Partai Ummat: Era Jokowi Indonesia Bergerak Mundur

Pada bidang hukum, Ridho mengatakan, pemerintahan Jokowi hanya mengumbar slogan kosong penegakan hukum yang berkeadilan. Dia menilai hukum di Indonesia masih berjalan diskriminatif, atau tajam ke oposisi dan tumpul ke pendukungnya.

Dalam bidang ekonomi, Ridho mengakui, Jokowi membangun infrastruktur yang masif bila dibandingkan dengan pemerintahan sebelumnya. Namun, kata dia, pembangunan ini sebagian besar tidak efisien dan tak tepat sasaran.

"Namun pembangunan infrastruktur ini tidak sepenuhnya menunjukkan skala prioritas kepentingan publik. Bahkan, beberapa pembangunan infrastruktur dengan skala giant project tidak dalam desain dan perencanaan yang baik, yang memperhitungkan sumber dan alokasi keuangan berimbang, termasuk memperhitungkan dampak ekonomi jangka pendek dan jangka panjang," kata dia.

Ridho menambahkan pemerintahan Jokowi cenderung tidak bijak mengalokasikan keuangan negara. Utang Indonesia di luar negeri, kata dia, mengkhawatirkan. Menantu Amien Rais ini mengatakan utang luar negeri lebih diarahkan pada pembangunan proyek infrastruktur yang lebih mengejar obsesi pertumbuhan ekonomi tinggi.

“Dampak secara langsung yang dirasakan adalah meningkatnya utang luar negeri Indonesia yang telah mencapai lebih dari Rp6.000 triliun. Sementara pertumbuhan ekonomi yang tinggi seperti dijanjikan tidak kunjung tercapai. Kelak generasi mendatang akan membayar utang yang menggunung. Ini membahayakan bangsa dan negara kita," ucapnya.

Lebih lanjut, Ridho juga mengkritisi proyek investasi dan indikator ekonomi makro di masa pemerintahan Presiden Jokowi.

Dia mengatakan Partai Ummat menyoroti terjadinya inefisiensi investasi di Indonesia yang diukur berdasarkan incremental capital output ratio (ICOR), yakni alat ukur efisiensi perekonomian.

Ketua Umum Partai Ummat ini mengatakan rasio ICOR Indonesia lebih tinggi ketimbang India, Malaysia, Filipina, Vietnam dan beberapa negara Asia Tenggara lainnya.

"Dalam kurun 2015-2019 ICOR Indonesia mencapai 6,8 yaitu angka yang lebih tinggi dari pada Malaysia (5,4), India (5), Filipina (4,1), dan Vietnam (3,7). Ini menunjukkan bahwa ekonomi nasional Indonesia lebih tidak efisien dibandingkan mereka," kata Ridho.

Mengutip data Kementerian Investasi/BKPM 2019, Ridho menjelaskan, produk yang dihasilkan industri dalam negeri tidak kompetitif. Harga barang menjadi lebih tinggi dibandingkan dengan negara yang rasio ICOR-nya lebih rendah.

Akibatnya, beberapa biaya pembangunan proyek infrastruktur menjadi mahal. Contohnya, pembangunan jalan tol layang Jakarta-Cikampek Rp350 miliar per kilometer (km). Padahal, kata dia, untuk jalur biasa hanya memakan biaya Rp150 miliar per km.

"Hal yang sama juga terjadi pada proyek kereta api cepat Jakarta-Bandung yang skema pembiayaan awalnya adalah non-APBN. Tetapi dalam perkembangannya pemerintah akhirnya menyuntikkan tambahan biaya yang sangat mencederai keadilan ekonomi rakyat," ujar Ridho.

Khusus untuk proyek kereta api cepat Jakarta-Bandung, Ridho ingin agar Jokowi menepati janjinya untuk tidak menggunakan APBN sebagai sumber pembiayaan. "Tidak elok bila seorang pemimpin berbohong terus kepada rakyat," kata dia.

Partai Ummat juga menemukan inefisiensi yang sama di proyek pembangunan food estate 2021 di Kalimantan Tengah, Sumatra Selatan, dan Papua. Ridho mengatakan proyek tersebut memakan biaya sekitar Rp104,2 triliun. Dia menilai proyek ini akan gagal.

"Sejumlah masalah yang timbul dari proyek ini di antaranya adalah deforestasi, biaya logistik yang mahal, dan panjangnya rantai pasok. Ini tak lain bersumber dari lemahnya perencanaan dan terkesan cenderung dipaksakan," kata Ridho.

Masa pemerintahan Jokowi sisa tiga tahun lagi. Ridho pun berharap Jokowi bisa melakukan perubahan, khususnya di bidang ekonomi. Dia ingin agar kepentingan benar-benar ditujukan ke masyarakat.

"Partai Ummat tetap mengharapkan di sisa tiga tahun masa bakti yang akan berakhir pada 2024 nanti Presiden Jokowi bersedia melakukan perubahan drastis terhadap seluruh kebijakan nasionalnya yang merugikan kepentingan bangsa Indonesia dan diganti dengan kebijakan yang betul-betul berorientasi pada kepentingan bangsa sendiri," kata Ridho.