Pasukan Denjaka TNI AL Berlatih Lawan Aksi Teror di Kepulauan Anambas

Suhartono mengaku sangat bangga dengan keberhasilan operasi antiteror yang digelar di Pelabuhan Jetty MKK Migas di Kabupaten Kepulauan Anambas, Riau. "Saya apresiasi kepada kalian bahwa kalian masih mampu melaksanakan skenario latihan meski cuaca tidak mendukung. Ini akan menjadi pengalaman sangat berharga dalam pelaksanaan tugas ke depan," ungkap Suhartono yang dikutip dari keterangan tertulis. 

"Terus pertahankan profesionalitas kalian sebagai pasukan khusus," kata dia lagi. 

Sementara, bila dilihat dari peta lokasi pelabuhan di Pulau Anambas tidak jauh dari wilayah perairan Natuna yang ikut diklaim China. Negeri Tirai Bambu itu menyebut area di ZEE Laut Natuna Utara masuk ke dalam wilayah penangkapan tradisional ikan mereka. 

Sementara, protes dari China dianggap sesuatu yang memungkinkan untuk dilakukan. Tetapi, menurut Panglima Komandan Armada I, Laksda TNI Arsyad Abdullah, area pengeboran itu masih masuk ke dalam ZEE Indonesia. 

"Sehingga, kita jawab, protes dia (China) tidak kita terima karena wilayah tersebut masuk ke dalam ZEE Indonesia berdasarkan UNCLOS. Lokasi pengeboran di Natuna berada di 200 notical mile," ungkap Arsyad kepada media pada 4 Desember 2021. 

Selain itu, ia mengatakan TNI AL saat ini menyiagakan lima kapal perang di perairan Natuna. Sedangkan, untuk aktivitas anjungan lepas pantai, TNI AL menempatkan personel di sana. TNI AL juga melakukan patroli secara reguler di anjungan lepas pantai di Natuna. 

Sementara, anggota Komisi I DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Effendi Simbolon, mengklarifikasi awal mula Indonesia menerima surat protes dari China terkait pengeboran minyak di Laut Natuna Utara. Ia mengklaim kronologi tersebut disampaikan Kementerian Luar Negeri di saat rapat dengan Komisi I. 

Effendi menjelaskan sesungguhnya surat protes dari Negeri Panda itu merupakan respons atas komunikasi diplomatik tertulis yang lebih dulu dikirimkan Indonesia ke China. Indonesia memprotes aksi kapal riset China yang pada awal 2021 lalu terlihat wara-wiri di sekitar area eksplorasi di Blok Tuna di Laut Natuna Utara. 

"Eksplorasi itu dilakukan oleh Harbour Energy asal Inggris dan perusahaan Rusia. Di saat itu lah kita justru yang menyurati Kemenlu China untuk memprotes kehadiran kapal survei China. Bahkan, kapal perangnya juga sempat masuk," ungkap Effendi ketika berbicara di program CrossCheck yang tayang di kanal YouTube MedcomID pada 5 Desember 2021.

Surat protes itu kemudian ditanggapi Duta Besar China di Indonesia. Dalam surat tanggapan tersebut, Negeri Tirai Bambu mengklaim area pengeboran di Laut Natuna Utara masuk dalam klaim sepihak mereka yang kerap disebut Sembilan Garis Putus-Putus. 

"Mereka (China) meminta agar proses eksplorasi dihentikan atau mereka mengajak Indonesia bekerja sama untuk melakukan kegiatan eksplorasi, eksploitasi hingga produksi," kata dia. 

Usai diprotes China, Kemenlu Indonesia memutuskan tidak lagi merasa perlu untuk menanggapi surat yang dilayangkan oleh diplomat Negeri Tirai Bambu tersebut. Effendi juga menyebut bukan kali pertama China melayangkan protes tersebut. 

"Tapi, ZEE (Zona Ekonomi Eksklusif) kita tidak beririsan dengan ZEE China," tutur dia.