Jakarta, IDN Times - Ketua PBNU Marsudi Suhud mengatakan Kemendikbud baru memberikan informasi Program Organisasi Penggerak (POP) kepada Lembaga Pendidikan (LP) Ma'arif NU dua hari sebelum pendaftaran ditutup.
"Kurang dua hari suruh memenuhi seluruh persyaratannya, termasuk persyaratannya dianggap organisasi NU itu kaya yayasan, maka harus ada surat ini, surat ini yang standarnya ke yayasan," katanya dalam acara ILC yang ditayangkan TVOne, Selasa (28/7/2020) malam.
Ia mengatakan POP adalah program kementerian, karena itu seharusnya ada sosialisasi terlebih dahulu kepada masyarakat. Bahkan, sosialisasi terkait adanya anggaran khusus pun harus dilakukan. Ia menilai POP seperti terburu-buru.
"Agar publik mengetahui bahwa pemerintah mempunyai program yang bagus ini, disosialisasikan, disampaikan dulu kepada publik, sehingga publik bisa mengakses," jelasnya.
Marsudi menilai POP kurang terbuka dan dibangun tanpa sosialisasi yang cukup kepada masyarakat. Karena itu muncul dugaan adanya kongkalikong antara Kemendikbud dengan organisasi tertentu di POP.
"Saya makin yakin di sini Pak Karni bahwa sesungguhnya tadinya itu kongkalingkong," kata Marsudi Suhud. Pak Karni yang dimaksud adalah Karni Ilyas, pembaca acara ILC.
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim, mengatakan dirinya terbuka menerima masukan dari Lembaga Pendidikan Ma'arif Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, dan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) terkait Program Organisasi Penggerak (POP) Kemendikbud.
"Kami ingin mereka membantu menyempurnakan program ini sesuai dengan yang menurut mereka lebih tepat," kata Nadiem dalam pertemuan virtual bersama pimpinan redaksi sejumlah media, Selasa (28/7/2020). "Jadi kami sangat terbuka (masukan)."