PDIP Jadi Penyeimbang Pemerintah, PKB: Sikap Politik yang Matang

05 Agu 2025, 17:38 WIB

Amir Faisol

Wasekjen DPP PKB, Syaiful Huda sebut pencalonan Sohibul Iman bisa jadi boomerang bagi PKS. (IDN Times/Amir Faisol)

Intinya sih...

PDIP memilih menjadi penyeimbang pemerintahan Prabowo Subianto
Keputusan berlandaskan politik ideologis dan diakui Demokrat pernah sama
Megawati menegaskan PDIP sebagai partai penyeimbang demi menjaga arah pembangunan nasional

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menghormati keputusan politik PDIP yang memilih jadi penyeimbang pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto.

Ketua DPP PKB Syaiful Huda meyakini keputusan tersebut diambil melalui proses pencermatan dan pertimbangan yang mendalam oleh Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri.

“Apa yang disampaikan oleh Ibu Mega sebagai politisi senior, saya kira sudah dilakukan pencermatan, dilakukan penilaian yang cukup mendalam, termasuk lontaran boleh memposisikan PDIP sebagai partai penyeimbang. Jadi bukan partai oposisi, bukan juga sebagai partai pemerintah,” ujar Huda, Selasa (5/8/2025).

1. Keputusan PDIP berlandaskan politik ideologis

Wasekjen DPP PKB, Syaiful Huda sebut pencalonan Sohibul Iman bisa jadi boomerang bagi PKS. (IDN Times/Amir Faisol)

Menurut Huda, pernyataan Megawati tentang posisi PDIP sebagai penyeimbang mencerminkan sikap politik matang. Dia meyakini sikap tersebut bukan sekadar posisi simbolik, melainkan pilihan yang punya landasan politik ideologis.

“Ya tentu semua partai punya kedaulatan masing-masing untuk menentukan sikap, tanpa terkecuali saya kira PDI-P. Terlebih-lebih PDI-P termasuk partai pemenang pemilu, termasuk Pemilu 2024 ini,” kata Huda.

Kendati, Huda mengatakan, penilaian akhir terhadap posisi partai berlambang banteng tersebut sepenuhnya berada di tangan Presiden Prabowo.

“Tentu sikap kedaulatan masing-masing partai ini dalam konteks sistem presidensial kita kembalikan kepada Pak Presiden, Pak Prabowo. Apakah posisi PDI-P sebagai partai penyeimbang itu kira-kira dirasa cukup sampai di situ atau seperti apa, ya kita serahkan kepada Pak Presiden,” tutur Huda.

2. Demokrat akui pernah jadi posisi yang sama seperti PDIP sekarang

Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Demokrat, Herman Khaeron (IDN Times/Yosafat Diva Bayu Wisesa)

Sementara itu, Sekjen Partai Demokrat Herman Khaeron menyambut baik langkah PDIP yang mengambil posisi sebagai penyeimbang bagi pemerintah. Herman menyinggung soal kesamaan Demokrat di posisi selama sembilan tahun.

"Jadi menurut saya sudah benar dan konsep itu pernah juga Partai Demokrat lakukan selama sembilan tahun," kata Herman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (5/8/2025).

Herman mengatakan, Demokrat pernah menjadi partai penyeimbang ketika Presiden ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi) menjabat. Demokrat pun resmi bergabung ke pemerintah di penghujung periode kedua Jokowi.

"Selama pemerintahan Pak Jokowi kita juga berada di luar pemerintahan, cuman di akhir memang ada kesempatan Mas AHY Ketua Umum menjadi menteri," ujar Herman.

3. PDIP jadi partai penyeimbang pemerintah

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri saat menyambut kedatangan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto di tengah Kongres ke-VI PDIP di Bali Nusa Dua Convention Center, Badung, Bali, Sabtu (2/8/2025).

Sebelumnya, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menyatakan partainya tak menempatkan diri sebagai oposisi pemerintahan. Ia menyebut PDIP akan mengambil posisi sebagai partai penyeimbang.

"PDIP tidak memposisikan sebagai oposisi dan juga tidak semata-mata membangun koalisi kekuasaan," kata Megawati dalam pidato politik di Kongres ke-VI PDIP di Bali Nusa Dua Convention Center, Badung, Bali, Sabtu (2/8/2025).

Megawati menegaksan, PDIP merupakan partai ideologis yang berdiri di atas kebenaran, berpihak kepada rakyat. Ia menegaskan, PDIP akan menjadi penyeimbang pemerintah demi menjaga arah pembangunan nasional.

"Kita adalah partai ideologis, yang berdiri di atas kebenaran, berpihak pada rakyat, dan bersikap tegas sebagai partai penyeimbang, demi menjaga arah pembangunan nasional tetap berada di dalam rel konstitusi dan kepentingan rakyat banyak," kata dia.