PDIP-NasDem Dinilai Sering Beda Kepentingan sejak Jilid Pertama Jokowi

30 Des 2022, 06:01 WIB

Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh dan Ketua DPP PDIP, Puan Maharani bertemu di Tower NasDem (IDN Times/Ilman Nafi'an)

Jakarta, IDN Times - PDI Perjuangan mengusulkan Presiden Joko "Jokowi" Widodo, untuk dua menteri di Kabinet Indonesia Maju dari NasDem untuk dievaluasi kinerjanya. Pengamat politik Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin, menganggap wajar hal tersebut.

Dia menilai, PDI Perjuangan kerap berbeda pandangan dengan NasDem sejak periode pertama Presiden Jokowi.

"Ya saya melihatnya, PDIP menunjukkan sikap yang berhadap-hadapan dengan NasDem. Kita tahu sebenarnya dari dulu sudah sejak lama pada periode pertama pemerintahan Jokowi, antara PDIP dan NasDem walaupun satu koalisi di pemerintahan, itu mereka sering berbeda pandangan, berbeda pendapat dan sering berbeda kepentingan," ujar Ujang kepada IDN Times, Kamis (29/12/2022).

1. Tak heran bila akhirnya PDIP usul ke Jokowi menteri NasDem dievaluasi

Direktur Eksekutif Indonesia Political Review Ujang Komaruddin (IDN Times/Rochmanudin)

Ujang pun mengaku tak heran bila akhirnya PDIP mengusulkan kepada Jokowi agar menteri dari NasDem dievaluasi. Menurutnya, di internal partai koalisi pemerintahan pun saling bersaing agar kepentingan masing-masing bisa terwujud.

"Semestinya itu tidak dilakukan oleh PDIP, karena walau bagaimanapun reshuffle hak prerogratif Jokowi, jadi kalau NasDem direshuffle atau tidak, ya tergantung Jokowi," kata dia.

Meski demikian, Ujang berpandangan NasDem bisa saja terkena reshuffle. Sebab, hubungan Jokowi dengan NasDem dinilai sedang tidak baik-baik saja.

"Bisa saja dari tiga menteri NasDem hilang dua, atau bisa di-reshuffle semua, atau bisa satu, sekarang kan PDIP minta dua menteri NasDem di-reshuffle, bisa saja itu terjadi reshuffle itu berdasarkan basis atau nilai politis yaitu menggeser NasDem, karena NasDem sudah berbeda pandangan dengan Jokowi, mencapreskan atau mendeklarasikan Anies Anies Baswedan," ucap dia.

2. PDIP minta Jokowi evaluasi kinerja menteri

Djarot Saiful Hidayat (IDN Times/Aryodamar)

Sebelumnya, Ketua DPP PDI Perjuangan, Djarot Saiful Hidayat, mengatakan reshuffle merupakan hak prerogratif Presiden Jokowi. Meski demikian, Djarot menyarankan untuk mengevaluasi kinerja para menterinya.

"Evaluasi kinerja seluruh menteri, apalagi menjelang berakhir masa jabatan presiden. Sehingga, program-program yang sudah dicanangkan oleh Pak Jokowi, itu betul-betul bisa tercapai. Sudah waktunya dievaluasi," ujar Djarot kepada wartawan dalam rekaman suara yang diterima IDN Times, Senin (26/12/2022).

Djarot kemudian menyoroti kinerja Menteri Pertani, Syahrul Yasin Limpo. Menurutnya, di periode pertama, Jokowi sudah bisa melakukan swasembada beras, namun pada akhir 2022 pemerintah mencanangkan impor.

"Tapi ternyata kita impor beras, ketika harganya naik. Justru harusnya pemerintah intervensi dong, jangan sampai pada saat musim panen raya dan harganya baik, kemudian dihajar sama beras impor, yang sakit petani," ucap dia.

Oleh karena itu, Djarot yang juga anggota Komisi IV DPR RI meminta kepada Bulog dan Kementerian Pertanian membuka stok beras di Indonesia. Hal itu bertujuan untuk mengetahui apakah benar impor beras harus dilakukan.

3. PDIP juga sorot Menteri LHK

IDN Times/Margith Juita Damanik

Dalam kesempatan itu, Djarot juga menyoroti kinerja Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya. Djarot menerangkan, tujuan evaluasi itu agar semua program kerja Jokowi di akhir masa jabatannya tercapai seluruhnya.

"Mentan di evaluasi, Menhun (Menteri LHK) di evaluasi, Menteri Kehutanan ya, terus dievaluasi, semua menteri juga dievaluasi, supaya apa, supaya ada satu darah baru yang segar, mendukung penuh kebijakan Pak Jokowi untuk menuntaskan janji kampanye sebelumnya," kata dia.

Menteri Pertanian dan Menteri LHK di Kabinet Indonesia Maju berasal dari Partai NasDem.