(Anggota DPRD DKI Fraksi Partai Solidaritas Indonesia, William Aditya Sarana) IDN Times/Gregorius Aryodamar P
Anggaran TGUPP pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) 2020 diusulkan naik Rp7,5 miliar dari 2019 yang hanya sebesar Rp18,99 miliar. Menurut Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), anggaran sebesar itu tidak diperlukan dan merupakan bentuk pemborosan.
"Banyaknya anggaran dan banyaknya personel di TGUPP itu gak mencerminkan kinerja Pak Gubernur sekarang. Jadi, sebenarnya boros-borosin anggaran," ujar anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI, William Aditya Sarana, beberapa waktu lalu.
Anggota DPRD DKI Jakarta termuda itu juga mengeluhkan kinerja TGUPP yang sulit diawasi oleh dewan secara langsung. Menurutnya, hal tersebut menjadi sebuah dilema.
"Sudah anggaran besar, hasil gak ada, kita gak bisa mengawasi. Akhirnya bisa jadi TGUPP jadi bagi-bagi kursi jabatan saja," jelasnya.