PDIP: Orde Lama-Reformasi Bagian Fakta Sejarah, Jangan Ditutupi

01 Jun 2025, 12:41 WIB

Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat usai memimpin uparara peringatan hari lahir pancasila di Sekolah Partai PDIP. (IDN Times/Amir Faisol)

Intinya sih...

Ketua DPP PDI Perjuangan, Djarot Saiful Hidayat, menekankan pentingnya penulisan sejarah Indonesia yang terbuka dan tidak menyimpang dari fakta-fakta sejarah.
Djarot menyerahkan rencana penulisan ulang sejarah kepada ahli sejarah, namun ia menegaskan bahwa semua masa pemerintahan merupakan bagian dari catatan sejarah Indonesia.
Ketua DPR RI Puan Maharani meminta agar penulisan ulang sejarah dilakukan dengan hati-hati dan transparan, tanpa menghilangkan fakta-fakta sejarah yang telah tercatat rapi.

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Ketua DPP PDI Perjuangan (PDI-P), Djarot Saiful Hidayat menanggapi rencana pemerintah yang mau menyusun ulang sejarah Indonesia. Ia meminta, tidak ada fakta sejarah yang ditutup-tutupi, dalam sejarah versi terbaru nanti.

Djarot mengingatkan, tidak menyimpangkan fakta-fakta sejarah Indonesia sehingga ketika ada penulisan sejarah harus dilakukan terbuka.

"Janganlah kemudian sejarah itu ditutup-tutupi, janganlah sejarah itu disimpang-simpangkan maka kita hrus bener-bener ketika ada penulisan sejarah itu harus dilakukan dengan terbuka," kata Djarot di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Minggu (1/6/2025).

1. Orde lama-Reformasi bagian fakta sejarah

Ketua DPP PDIP, Djarot Saiful Hidayat (IDN Times/Ilman Nafi'an)

Djarot tidak mau menanggapi mengenai rencana pemerintah yang mau menghilangkan istilah Orde Lama pada penulisan ulang sejarah Indonesia. Ia lebih memilih untuk menyerahkannya kepada ahli sejarah.

Namun, ia menekankan, baik Orde Lama, Orde Baru hinggga Reformasi yang lahir setelah krisis moneter 1998 itu semua merupakan bagian dari catatan sejarah perjalanan Negara Republik Indonesia.

"Kalau Orde Lama, Orde Baru kita serahkan ke ahli sejarah, masa pemerintahan Bung Karno, Orde Lama kan gitu, masa pemerintahan Orde Baru, masa sekarang reformasi nanti orde apa lagi? Itu bagian sejarah juga kan," kata dia.

2. Jangan ada pihak yang tersakiti

Ketua DPR RI Puan Maharani. (IDN Times/Amir Faisol)

Sementara itu, Ketua DPR RI Puan Maharani mengingatkan, jangan sampai proyek penulisan ulang sejarah Indonesia justru menghilangkan fakta sejarah negara ini sehingga pada akhirnya ada pihak-pihak yang tersakiti.

"Ya itu apapun kalimatnya, apapun kejadiannya, jangan sampai ada yang tersakiti, jangan sampai ada yang dihilangkan, karena sejarah tetap sejarah jadi harus dikaji dengan baik dan dilakukan dengan hati-hati," kata Puan di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (27/5).

Puan juga meminta agar penulisan ulang sejarah Indonesia dilakukan dengan penuh kehati-hatian dan transaparan. Ia tak ingin proyek ini dilakukan secara buru-buru, dan jangan sampai bangsa ini malah melupakan sejarah yang selama ini sudah tercatat rapi.

"Namanya sejarah apakah itu pahit ataukah baik, ya kalau memang harus diulang ya diulang dengan sebaik-baiknya," kata dia.

3. Istilah orde lama mau dihapus

Menteri Kebudayaan RI Fadli Zon. (IDN Times/Amir Faisol)

Diketahui, Kementerian Kebudayaan (Kemenbud) tengah menyusun kembali sejarah Indonesia. Penulisan ulang ini rencananya akan diluncurkan pada HUT ke-80 RI sebagai kado kemerdekaan.

Menteri Kebudayaan (Menbud), Fadli Zon menegaskan, penulisan ulang sejarah Republik Indonesia akan menghapus istilah Orde Lama. Fadli menegaskan pemerintahan Presiden Sukarno tidak pernah menyebut dirinya Orde lama.

"Jadi sebenarnya itu para sejarawan yang membuat ya, kalau kita lihat, pemerintahan orde lama, tidak pernah menyebut Orde Lama. Kalau Orde Baru memang menyebut itu adalah pemerintahannya," kata Fadli Zon.

"Tapi apakah pemerintahan saat itu menyebutnya sebagai Orde Lama? Kan tidak ada. Jadi sebenarnya itu juga perspektif yang kita ingin membuat lebih inklusif, netral," imbuh dia.