PDIP: Partai Oposisi Tak Mungkin Punya Peranan Penting di Proyek e-KTP

22 Mar 2018, 22:10 WIB

Antara Foto/Rivan Awal Lingga

Jakarta, IDN Times – Sidang lanjutan kasus korupsi KTP Elektronik kembali digelar pada Kamis (22/03) di Pengadilan Tipikor. Tidak seperti biasanya, terdakwa Setya Novanto "bernyanyi" di ruang persidangan. Bahkan, sejak awal sidang dimulai.

Ini merupakan kesempatan Novanto untuk membuktikan ada pihak lain yang lebih besar dan memainkan peranan yang lebih penting dalam proyek tersebut. Pada tahun 2010-2011, posisi Novanto sebagai Ketua Fraksi Golkar di Komisi II.

Dalam persidangan, Novanto menyebut beberapa nama politisi. Dua di antaranya adalah Puan Maharani dan Pramono Anung. Mereka disebut ikut menikmati aliran duit proyek KTP Elektronik. Benar kah nyanyian Setya Novanto itu? Baik Puan dan Pramono sudah tentu sama-sama membantah.

Begitu pula keyakinan anggota Komisi III DPR Ichsan Soelistio yang juga politisi PDI Perjuangan. Ia percaya kedua rekannya itu tidak menerima sepeser pun dari proyek KTP Elektronik. Mengapa demikian?

1. Tidak memegang peranan apa pun dalam proyek KTP Elektronik

Ichsan menyampaikan, pada periode Pemerintahan SBY, posisi PDI Perjuangan tidak berada di dalam struktur pemerintahan. Sebagai partai oposisi, sulit masuk di akal, kalau partai banteng moncong putih itu bisa memegang peranan penting di proyek yang merugikan negara Rp 2,3 triliun.

“Kami benar-benar (berada) di oposisi. Sehingga tidak harus berperan sama sekali di dalam program itu. Dan kami punya konsep yang sama dengan apa yang coba direalisasikan melalui program e-KTP,” ujar Ichsan di Gedung DPR RI, pada Kamis (22/03).

Artinya, PDI Perjuangan mendukung proyek integrasi kartu identitas. Tapi, tidak memiliki peranan penting di sana, lantaran menjadi partai oposisi.

2. Kesaksian Setya Novanto yang mencurigakan

Ichsan menemukan ada keanehan dalam kesaksian Setya Novanto di sidang korupsi KTP Elektronik itu. Menurutnya, perilaku Novanto aneh. Sebab, ketika ditanya tentang aliran uang yang diduga ia terima, mantan Ketua DPR itu mendadak lupa. Sementara, ketika ada aliran uang ke orang lain, namanya langsung dengan mudah terucap. Ichsan mengaku heran dengan sikap Novanto tersebut.

“Artinya kok dia inget kalau nama orang lain gitu. Tapi kalau untuk namanya sendiri, untuk urusannya dia, dia lupa. Dia tidak ingat,” ujar Ichsan.

Ichsan melanjutkan, di tahun-tahun politik seperti ini, janganlah melempar isu yang membuat makin panas situasi. Semua harus didasari oleh data yang ada sebelum berbicara.

3. Oposisi yang tak mungkin dapat aliran dana dari pemerintah

Nama Puan yang disebut menerima aliran dana E-ktp tersebut, membuat Ichsan tak mempercayai hal tersebut. Ichsan mengaku yakin Puan tak menerima sepeser uang pun dari proyek KTP Elektronik.

Pasalnya, posisi PDIP yang juga sebagai partai oposisi, tidak mungkin mendapatkan aliran dana dari pemerintah.

“Karena kami pada posisi tidak di pemerintahan pada waktu itu. Jadi mana ada lah orang mau bagi-bagi sama oposisi. Hanya orang bodoh aja yang mau bagi-bagi. Jadi, saya kira tidak ada lah untuk terima apapun itu,” katanya.