Jakarta, IDN Times - Ketua DPP PDIP Said Abdullah menilai kehadiran Presiden RI Prabowo Subianto dalam rapat paripurna DPR untuk menyampaikan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) 2027 memiliki makna mendalam terhadap kondisi fiskal nasional.
Menurut Said, pidato langsung Presiden Prabowo menjadi momentum penting untuk menjawab berbagai keraguan pasar terhadap stabilitas fiskal Indonesia di tengah tekanan ekonomi global dan gejolak pasar keuangan.
Said mengatakan, kehadiran langsung Presiden Prabowo dalam sidang paripurna DPR bukan hanya soal tradisi baru, tetapi juga bentuk respons pemerintah terhadap situasi ekonomi yang sedang menjadi perhatian pelaku pasar.
“Tradisi baru atau bukan tradisi baru, tapi nampaknya ini presiden hadir langsung pidato di paripurna tentang kerangka ekonomi makro, pokok-pokok kebijakan fiskal 2027. Tentu punya makna yang dalam, yang pertama untuk menjawab keraguan pasar terhadap likuiditas fiskal, terhadap stabilitas fiskal, kemampuan fiskal kita, kesehatan fiskal kita, dan kontinuitas fiskal kita di APBN 2026,” ujar Said saat ditemui di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (20/5/2026).
Ia menilai, berbagai keraguan pasar kemungkinan akan dijawab langsung Presiden Prabowo dalam pidatonya di forum paripurna DPR.
“Barangkali keraguan itu akan dijawab dengan tutas akan direspon oleh Bapak Presiden pada forum paripurna kali ini, itu yang pertama,” katanya.
Said juga menyinggung tekanan geopolitik global yang berdampak terhadap kondisi ekonomi nasional, termasuk pergerakan nilai tukar rupiah dan arah kebijakan suku bunga global. Ia bahkan berharap Bank Indonesia dapat mengambil langkah kebijakan moneter untuk menjaga stabilitas rupiah.
“Dan saya sungguh berharap Bank Indonesia hari ini dalam rapatnya bisa, suku bunga kita sendiri bisa naik di 50 atau 75 basis point untuk menahan gejolak rupiah kita. Itu pasti Bapak Presiden juga akan memberikan respon waktu itu,” kata dia.
Said menegaskan, kondisi fiskal Indonesia masih dalam batas aman meski muncul kekhawatiran dari pengamat dan investor terhadap pengelolaan APBN 2026.
“DPRD menilai disitu fiskal pemerintah pada tahun 2027 sebagai acuan untuk tahun 2027. Dan saya sampaikan tadi, dan rilis saya sebelumnya tentang, yang pertama tentu tentang sensitivitas terhadap fiskal kita. Yang kedua, kemudian saya merilis tentang fiskal kita di APBN 2026,” ujar dia.
Menurut Said, defisit APBN masih terkendali dan tidak perlu menimbulkan persepsi negatif di kalangan investor.
“Pengamat dan pelaku, para investor, semuanya melihat ada kekhawatiran tentang pengelolaan fiskal kita. Padahal defisitnya 3 persen plus lebih sedikit, itu baru kuartal I. Karena memang pemerintah melakukan best effort terhadap belanja di kuartal I. Tapi kekhawatiran itu tidak perlu. Kita menyisakan masih ada 7 bulan dari bulan ini, dan saya yakin paling tinggi defisit kita di APBN 2026 itu sekitar 2,55, maksimal 2,6. Sehingga investor, maksud saya adalah tidak perlu ada persepsi negatif terhadap fiskal kita,” tutur Said.