PDIP Sebut Kartu Prakerja Tindak Korupsi oleh Stafsus Millennials

29 Apr 2020, 14:43 WIB

IDN Times/Azzis Zulkhairil

Jakarta, IDN Times - Anggota Komisi lll Fraksi PDI Perjuangan Arteria Dahlan, menyinggung proyek pada platform digital untuk Kartu Prakerja senilai Rp5,6 triliun. Mundurnya salah satu staf khusus millennials Presiden Joko “Jokowi” Widodo, yang juga merupakan CEO Ruangguru Adamas Belva Syah Devara, dianggap belum cukup.

Arteria meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memeriksa delapan vendor digital lainnya tanpa tender yang diberikan kuota raksasa oleh pemerintah.

“Permen raksasa oleh pemerintah. Bagaimana bisa terjadi. Bagaimana strategi pengawasannya. Tidak cukup dengan mundur, pak. Ini korupsi,” ujar Arteria dalam Rapat Kerja bersama KPK yang disiarkan secara langsung di YouTube TV Parlemen, Rabu (29/4).

1. Arteria meminta KPK segera mengusut program Kartu Prakerja

website resmi prakerja.go.id

Arteria mengaku sangat menyayangkan tindakan Belva, ia pun meminta KPK segera mengusut tuntas pada program Kartu Prakerja ini.

“Pemilik sahamnya ada di Singapura, ada di Amerika Serikat. Kok begini konyolnya kita. Siapa terlibat harus diusut,” ucap Arteria.

2. Arteria meminta bubarkan stafsus millennials seluruhnya

(Deretan staf khusus millennial Presiden Joko Widodo) Teatrika Putri/IDN Times

Selain program Kartu Prakerja oleh Belva, Arteria juga menyoroti tindakan maladministrasi yang dilakukan Andi Taufan Garuda Putra. Hal ini juga diduga usaha mencari keuntungan pribadi di tengah kondisi wabah COVID-19.

Ia pun meminta untuk membubarkan staf khusus millennials Presiden karena menurutnya hanya menambah beban negara.

“Saya muda, tapi gak pernah rampok uang rakyat. Ini anak baru umur 20 tahun ngerampok uang rakyat triliunan. Malu kita jadi anak muda.‎ Kita minta tolong ketua (KPK) mainkan ini,” kata dia.

3. KPK akan mengungkap kasus Kartu Prakerja

Ketua KPK Firli Bahuri saat diwawancara di Hotel Shangri-La Surabaya, Rabu (4/3). IDN Times/Ardiansyah Fajar

Menjawab hal tersebut, Firli mengaku akan mengungkap kasus tersebut. Sebab, ia tidak bisa bertindak tanpa bukti dan keterangan.

“Kalau betul ada suatu peristiwa, kita akan telaah apakah ini peristiwa pidana. Kalau iya dapat ditemukan bukti permulaan cukup, kalau itu ada, kita kejar bukti yang cukup sehingga membuat terang pidana dan kita temukan tersangkanya,” ucap Firli.