PDIP Singgung Bencana Sumatra Akibat Ketidakadilan Sistem

Hasto menjelaskan, politik lingkungan hidup PDIP berakar pada ajaran Bung Karno dan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri. Bung Karno disebut melarang izin konsesi hutan untuk korporasi, sementara Megawati tidak mengizinkan penambahan lahan sawit dan menjadikan gerakan menanam pohon sebagai budaya partai.

Hasto mencontohkan, kebiasaan Megawati yang kerap mengumpulkan biji buah-buahan seperti salak, mangga, kelengkeng, hingga durian untuk ditanam kembali.

"Semua biji-bijian itu dilarang dibuang dan setelah dipersiapkan lalu ditanam. Jadilah Ibu Mega memiliki kebon penuh tanaman dari biji-bijian yang dikumpulkan. Setiap biji-bijian, apalagi pohon punya hak untuk hidup," kata dia.

Tak hanya soal menanam, Hasto membeberkan kebiasaan Megawati dalam mengelola sisa makanan agar tidak terbuang sia-sia. Hal ini menjadi contoh penerapan gaya hidup organik.

“Ibu Mega, kalau Anda datang ke Teuku Umar, Anda disajikan kopi sama teh. Itu kalau tehnya sisa, itu bukan dibuang, dikumpulkan karena dia organik, dikembalikan pada tanaman. Kalau Ibu Mega makan kacang, kulit kacang itu dikumpulkan, tidak boleh dibuang, ditaruh di atas tanaman karena dia menyuplai kalium,” ucap dia.

Tindakan ini didasari nilai Tat Twam Asi (aku adalah engkau, engkau adalah aku) dalam merawat pertiwi.

“Setiap pohon itu juga punya jiwa, punya kehidupan. Kalau kita mencintai pohon, maka mereka bukan hanya menghasilkan oksigen, mereka juga akan mencintai dan ikut merawat Indonesia Raya kita," ujar dia.

Hasto kemudian menghubungkan kerusakan lingkungan dengan masalah sistemik. Ia mengkritik alih fungsi hutan menjadi perkebunan sawit yang masif akibat permainan kekuasaan.

“Bagaimana lingkungan telah dirusak akibat kapitalisasi kekuasaan politik yang luar biasa, sehingga lahan-lahan hutan dikonversi menjadi lahan-lahan sawit. Padahal Ibu Mega mengatakan sawit adalah tanaman yang arogan,” ujar dia.

Baginya, bencana alam di Sumatra tidak bisa dilepaskan dari persoalan ketidakadilan dalam penguasaan lahan serta lemahnya penegakan hukum terhadap tambang ilegal dan pembalakan liar.

“Karena bencana ini akibat tidak adanya keadilan. Akibat eksklusivitas di dalam penguasaan lahan-lahan oleh penguasa. Tidak ada redistribusi aset sebagaimana dicanangkan oleh Bung Karno,” imbuhnya.