PeduliLindungi Banyak Dikeluhkan, PSI Desak Kominfo Segera Perbaiki

Salah satu keluhan yang jamak ditemukan warga ketika install aplikasi PeduliLindungi yaitu bukti vaksinasi tidak ada. Padahal, warga sudah melakukan vaksinasi lengkap. 

"Sangat mengherankan hingga saat ini masih banyak ditemukan status update di situs pedulilindungi.id tapi di aplikasi belum update," ujar Sigit.

Ia melihat ada database yang belum terintegrasi. Bahkan, kisah lain yang ditemukan di lapangan warga yang belum divaksinasi justru terdata di aplikasi PeduliLindungi. Saat ke sentra vaksinasi, warga tersebut ditolak lantaran terdata sudah menerima vaksin COVID-19.

Hal lain yang juga disorot dalam aplikasi ini yaitu soal pemindahan server dari Telkom ke Kominfo. Hal tersebut dilakukan dengan alasan agar aplikasinya tidak lelet. Sigit menilai pemindahan server tidak berdampak terhadap kecepatan operasi aplikasinya.

"Masalahnya aplikasi itu harus diperbaiki dan update data yang buruk," tutur dia lagi.  

Lantaran masih banyak permasalahan tersebut menyebabkan banyak warga yang enggan install aplikasi PeduliLindungi. Maka, PSI berharap perbaikan yang dilakukan oleh Telkom dan Kominfo dilakukan secara serius. Bukan sekedar tambal sulam dengan memindahkan server. 

"Bila mayoritas pengguna ponsel sudah nyaman menggunakan aplikasi ini, maka mereka akan dengan sukarela install di ponselnya," katanya. 

Meski masih banyak keluhan, tetapi PSI menilai penggunaan teknologi seperti PeduliLindungi dalam jangka pendek untuk filter warga sudah tepat. Apalagi saat ini belum ada pangkalan data yang terintegrasi berisi data vaksinasi dan Nomor Induk Kependudukan (NIK). 

"Karena belum ada database terintegrasi, maka mau tidak mau kita harus menunjukkan aplikasi yang menunjukkan seseorang sudah divaksinasi atau belum. Sekaligus melakukan pelacakan," kata Sigit. 

Momen pandemik ini, ujarnya, juga bisa dimanfaatkan untuk melakukan perbaikan basis data kependudukan di tanah air dan aplikasi yang memanfaatkan basis data tersebut. Ia menilai bila dikelola dengan benar, maka dengan NIK saja sudah cukup karena di dalamnya sudah menjadi data tunggal. 

"Tetapi kan data NIK tidak terintegrasi dengan basis data lainnya," ujar dia. 

Di sisi lain, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin berharap hingga akhir Agustus 2021, PeduliLindungi sudah digunakan di 500 fasilitas umum. Budi mengatakan aplikasi PeduliLindungi bakal menjadi filter warga ke tempat umum. Mereka wajib scan QR barcode di aplikasi dengan QR barcode yang berada di depan pintu masuk tempat umum seperti mal.

"Bila sudah divaksinasi minimal dosis pertama, barcode akan menunjukkan warna merah. Mereka boleh masuk ke dalam mal. Bila barcode berwarna kuning karena belum divaksinasi tetapi bukan kontak erat pasien COVID-19, maka tetap boleh masuk ke mal," ujar Budi pada 19 Agustus 2021 lalu. 

Sementara, bila barcode menunjukkan warna merah yang berarti terdapat hasil tes yang menunjukkan positif COVID-19 atau merupakan kontak erat pasien, maka pengunjung tak diizinkan masuk ke dalam mal. Budi juga menyebut akan ada pemeriksaan terhadap kepatuhan protokol kesehatan yang dilakukan secara acak oleh petugas dinas kesehatan. 

Sementara, kebijakan bukti vaksinasi yang dijadikan syarat untuk bisa beraktivitas diprotes oleh epidemiolog dan kepala daerah. Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo pernah mengatakan kebijakan bukti vaksinasi dinilai tidak adil karena jumlah warga yang divaksinasi masih sedikit.

Bahkan, ia menilai kebijakan tersebut seolah memberi karpet merah bagi warga yang sudah divaksinasi agar bisa beraktivitas kembali seperti biasa. Padahal tingkat penularan virus Sars-CoV-2 varian Delta di Tanah Air masih tinggi. 

Berdasarkan data dari Kemenkes per 19 Agustus 2021, jumlah cakupan nasional vaksinasi COVID-19 baru mencapai 26,75 persen. Cakupan vaksinasi di Jateng saja belum mencapai 40 persen.

Baru DKI Jakarta yang telah memberikan dosis vaksin lebih dari 100 persen. Lalu, disusul Bali yang cakupan vaksinasinya lebih dari 80 persen. Bahkan, dalam catatan vaksinasi Kemenkes, ada 30 provinsi yang cakupan vaksinasinya di bawah 40 persen. Bahkan, 14 provinsi di antaranya cakupan vaksinasi belum mencapai 20 persen. Berikut daftar provinsi yang tingkat cakupan vaksinasi di bawah 20 persen: 

1. Sumatra Utara
2. Sumatra Barat
3. Aceh
4. Bengkulu
5. Maluku
6. Sumatra Selatan
7. Nusa Tenggara Timur
8. Sulawesi Tengah
9. Nusa Tenggara Barat
10. Kalimantan Selatan
11. Papua
12. Kalimantan Barat
13. Maluku Utara
14. Lampung

Jumlah warga yang divaksinasi dosis pertama per Senin (23/8/2021) masih 57,7 juta. Sedangkan, penerima dosis kedua mencapai 32 juta. Padahal, sasaran vaksinasi lengkap yang ditetapkan oleh pemerintah mencapai 208.265.720. Target itu diharapkan bisa dicapai pada akhir 2021.