Jakarta, IDN Times - Pegawai Kereta Api Indonesia (KAI) berinisial AAW (27) diduga menganiaya istrinya, RNA (26), yang sedang hamil hingga tewas di Pulogadung, Jakarta Timur (Jaktim).
Kanit Reskrim Polsek Pulogadung AKP Wahyudi menjelaskan, peristiwa itu terjadi di rumah pelaku di Gang Asoka, Pulogadung, Jakarta Timur, pada Minggu (30/6/2024) sekitar pukul 16.00 WIB.
“Iya betul (korban tewas setelah dianiaya suaminya),” kata Wahyudi saat dikonfirmasi, Senin (1/7/2024).
Wahyudi menjelaskan, korban ditemukan tewas oleh mertuanya. Setelah dilakukan penyelidikan oleh polisi, pelaku pun berhasil ditangkap di hari yang sama.
"Kemarin sudah kita amankan pelakunya. Kami hanya mengamankan cek TKP, identifikasi korban segala macam. Begitu kita dalami ternyata itu kaitannya sama suami istri berarti masuk ranah KDRT. Makannya ditangani unit PPA," ujar Wahyudi.
Sekretaris RT, Hendra mengatakan, warga mengetahui kejadian pembunuhan tersebut setelah mendapatkan laporan dari orang tua pelaku.
"Orang tuanya itu laporan ke Pak RT, dia lari ngos-ngosan ke rumah. Ditanya Pak RT, 'bapak habis dari mana?' Kata dia 'saya mau laporan ke Pak RT, 'anak saya baru bunuh mantu saya'. Jadi keluarga ada empat orang, dua motor. Jadi satu orang lapor, tiga jaga di sana. Warga datanglah itu, ramai," ujar Hendra.
AAW kemudian diintrogasi oleh polisi dan mengaku telah memukul kepala korban hingga mengeluarkan darah dari mulut.
"Waktu ditanya katanya dipukul pakai tangan. Terus 'ada alat nggak?' 'Nggak...nggak ada', 'dijedotin ke tembok nggak?' 'Nggak kok' katanya. Dia bilang mukul, kepala kayaknya, lalu katanya keluar darah dari mulut. Belum tahu berapa kali mukulnya," imbuhnya.
Sementara itu, Vice President PT KAI Joni Martinus mengonfirmasi bahwa AAW merupakan karyawan di Dipo Cipinang. KAI menyatakan kecewa dan prihatin atas kejadian ini.
Joni menyebut, KAI akan memberikan sanksi kepada AAW jika terbukti bersalah melakukan tindakan kriminal. KAI menyerahkan proses hukum ke pihak berwenang.
"KAI tidak akan memberikan toleransi, serta siap menindak tegas terhadap pegawai yang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindakan kriminal atau melanggar peraturan perundangan, dengan tetap menjunjung asas praduga tidak bersalah," ucap dia dalam keterangan tertulisnya.