Pelaku HAM Berat Paniai Divonis Bebas, Mahfud: Tak Bisa Ikut Campur

08 Des 2022, 19:06 WIB

Menkopolhukam Mahfud MD memberikan keterangan pers usai acara silaturahmi bersama para tokoh di Sumut, Kamis (3/7) malam. (IDN Times/Prayugo Utomo)

Jakarta, IDN Times - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Mahfud MD angkat bicara soal keputusan Pengadilan Negeri Makassar yang menjatuhkan vonis bebas bagi terdakwa kasus pelanggaran HAM berat di Kabupaten Paniai, Mayor Inf (Purn) Isak Sattu. Mahfud mengatakan pihaknya tidak bisa ikut campur atas putusan majelis hakim tersebut.

"Ya, itu kan wewenang pengadilan. Kami tidak bisa ikut campur," ujar Mahfud dalam pesan pendek pada Kamis (8/12/2022).

Isak menjadi terdakwa tunggal dalam kasus yang terjadi pada 2014 lalu. Saat itu, adu mulut antara warga Papua dengan prajurit TNI berujung kericuhan. Anggota Koramil melakukan penembakan ke arah massa dan melakukan pengejaran, serta penikaman dengan menggunakan sangkur.

Dalam kejadian itu, empat warga sipil tewas. Para korban bernama Alpius Youw, Alpius Gobay, Yulian Yeimo dan Simon Degei.

Menurut Mahfud, ini bukan kali pertama terdakwa pelanggaran HAM berat divonis bebas di pengadilan. Sebelumnya, pemerintah telah mengajukan perkara pelanggaran HAM berat yang melibatkan lebih dari 35 orang.

"Tetapi, semuanya dibebaskan oleh pengadilan. Kalau Anda tanya saya, maka jawaban pertama saya ya itu kan wewenang pengadilan. Kami tidak bisa ikut campur," tutur dia lagi.

Menurutnya, sangat sulit membuktikan telah terjadi pelanggaran HAM berat. Ia pun mempersilakan publik untuk mendiskusikan langkah apa yang sebaiknya ditempuh ke depan.

Lalu, apa alasan pengadilan HAM di Makassar menjatuhkan vonis bebas terhadap Isak Sattu?

1. Majelis hakim tak temukan unsur pertanggungjawaban komando dalam kasus Paniai

Terdakwa kasus pelanggaran HAM Paniai Papua, Mayor Inf. (Purn.) Isak Sattu saat berbicara dengan penasehat hukum. IDN Times/Dahrul Amri

Sementara, penasihat hukum Isak Sattu, Syahrir Cakari, mengatakan majelis hakim menjatuhkan vonis bebas untuk kliennya lantaran tidak ditemukan unsur pertanggung jawaban komando yang dapat dibuktikan di dalam kasus tersebut. "Majelis hakim menyatakan bahwa tidak ada unsur pertanggungjawaban komando yang terbukti dalam perkara ini sehingga semua unsur yang terbukti dalam sidang ini, itu diabaikan," ujar Syahrir usai persidangan di Makassar pada hari ini.

Tim kuasa hukum, kata Syahrir, sejak awal sudah tidak sepakat dengan dakwaan jaksa di kasus pelanggaran HAM berat Paniai. Jaksa Penuntut Umum (JPU) mendakwa Isak Sattu dengan perbuatan seperti diatur Pasal 42 ayat (1) huruf a dan huruf b Jis Pasal 7 huruf b, Pasal 9 huruf a, Pasal 37 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM).

Kemudian dakwaan kedua yang diatur dalam Pasal 42 ayat (1) huruf a dan huruf b Jis Pasal 7 huruf b, Pasal 9 huruf h, Pasal 40 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Dakwaan JPU itu merujuk pada pertanggungjawaban komandan militer terhadap tindak pidana dalam yurisdiksi Pengadilan HAM, yang dilakukan oleh pasukannya.

"Kami tidak melihat adanya unsur sistematik dalam perkara ini," kata dia.

2. Jaksa masih berpikir untuk mengajukan banding

Isak Sattu, dibebaskan dari dakwaan perkawa pelanggaran HAM berat Paniai, Papua. (Dahrul Amri/IDN Times Sulsel)

Sementara, akibat putusan bebas tersebut, Isak terhindar dari hukuman bui 10 tahun. Direktur Pelanggaran HAM Berat Kejaksaan Agung (Kejagung), Erryl Prima Putera Agoes yang memimpin tim JPU tidak banyak komentar terkait putusan hakim.

"Kami pikir-pikir dulu (untuk banding)," kata Erryl yang langsung meniggalkan ruang sidang.

Sementara itu, Isak Sattu langsung mengucapkan rasa syukurnya atas putusan majelis hakim yang dipimpin Sutisna Sawati, yang menyatakan dirinya bebas dari tuntutan JPU.

"Saya bersyukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Hanya satu-satunya Tuhan penolong bagi saya. Tidak lupa saya juga berterima kasih kepada penasihat hukum, dan kepada majelis hakim yang mulia, yang sudah diberkati Tuhan karena sudah membebaskan saya dari segala tuntutan dalam kasus ini," ungkap Isak dengan suara gemetar.

"Saya juga berterima kasih kepada jaksa penuntut umum yang sudah berupaya dalam menjalankan tugasnya selama ini dengan tidak jenuh-jenuh. Saya hargai pekerjaannya jaksa penuntut, saya patuh hukum dan jadi warga negara yang baik," tutur dia lagi.

3. Hakim perintahkan agar hak-hak terdakwa segera dipulihkan

Isak Sattu, terdakwa kasus pelanggaran HAM berat Paniai Papua berhadapan dengan lima hakim PN Makassar. (Dahrul Amri/IDN Times Sulsel)

Selain, memberikan waktu kepada JPU untuk berpikir apakah menerima atau mengajukan banding atasan vonis tersebut, hakim juga memerintahkan agar hak-hak terdakwa dipulihkan. Hak-hak yang dipulihkan yakni dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya.

"Menimbang bahwa, terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan karena merupakan bagian tidak terpisahkan dengan berkas perkara maka seluruh barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara ini," ucap Sutisna dalam putusannya.