Peleburan Kemenristek, PKS Pertanyakan Nasib Vaksin Merah Putih

15 Apr 2021, 16:25 WIB

Menristek Bambang Brodjonegoro bersama Direktur Utama Bio Farma Honesti Basyir di Bio Farma, Bandung, Jawa Barat, pada 29 Juli 2020. ANTARA FOTO/Novrian Arbi

Jakarta, IDN Times - Anggota Komisi IX Fraksi PKS DPR RI Netty Prasetiyani Aher menyoroti keputusan pemerintah menggabungkan Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek), ke dalam Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Ia menilai penggabungan dua kementerian itu akan berdampak terhadap penelitian vaksin, khususnya vaksin merah putih.

"Peleburan Kemenristek berpotensi mengganggu jalannya penelitian vaksin Merah Putih, karena vaksin yang digerakkan oleh enam lembaga itu berada di bawah koordinasi Kemenristek. Kita juga akan kehilangan kementerian yang memiliki fungsi untuk memetakan kebijakan, serta strategi dalam bidang riset dan teknologi," kata Netty dalam keterangan tertulis, Kamis (15/4/2021).

1. Komitmen pemerintah mendukung inovasi dan riset di Tanah Air dipertanyakan

Ilustrasi laboratorium (ANTARA FOTO/Moch Asim)

Melalui kebijakan tersebut, Netty mempertanyakan komitmen pemerintah dalam mendukung inovasi dan riset di Tanah Air. Ia menilai, minimnya dukungan negara terhadap riset dalam negeri terlihat jelas dari anggaran Kemenristek/Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Pada 2021, melalui surat Menteri Keuangan Nomor S-30/MK.02/2021, alokasi Anggaran Kemenristek/BRIN hanya Rp2,696 triliun.

“Kalau anggarannya kecil begini kita mau riset apa? Bahkan alokasi anggaran belanja riset kita tidak sampai satu persen dari PDB (Produk Domestik Bruto). Beda jauh dengan negara-negara luar yang memiliki komitmen tinggi untuk investasi dalam riset. Misal, Korsel dan Jepang, dana riset mereka tiga sampai dengan empat persen, kalau mau yang lebih dekat bisa lihat Singapura yang di atas dua persen dan Malaysia di atas satu persen, sementara kita? Sangat tertinggal jauh,” katanya.

2. Belum ada gambaran yang jelas soal vaksin Merah Putih setelah dua kementerian itu dilebur

Default Image IDN

Netty mengatakan terhambatnya proses penelitian vaksin Merah Putih terjadi, karena kebijakan yang belum jelas terhadap enam lembaga penggerak vaksin Merah Putih. Enam lembaga tersebut di antaranya Lembaga Biologi Molekuler Eijkman, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Universitas Gadjah Mada (UGM), Universitas Indonesia (UI), Institut Teknologi Bandung (ITB), dan Universitas Airlangga (Unair).

"Hal itu juga yang disampaikan oleh Prof. Amin Subandrio, Kepala LBM Eijkman, yang mengaku belum punya gambaran sama sekali seperti apa kebijakan pemerintah terhadap vaksin Merah Putih," katanya.

"Seharusnya penelitian vaksin Merah Putih dan vaksin-vaksin buatan anak negeri lainnya, harus didukung sepenuhnya dan tidak diganggu dengan kejadian-kejadian seperti ini. Kita menginginkan konsistensi kebijakan pemerintah untuk mendukung upaya penelitian vaksin dalam negeri. Disadari atau tidak, vaksin masih menjadi game changer dalam mengatasi COVID-19," lanjutnya.

3. Menristek memberikan sinyal pamit dari jabatannya

Menteri Riset dan Teknologi/Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (Menristek/BRIN) Bambang PS Brodjonegoro dalam evaluasi hasil klasterisasi perguruan tinggi di Gedung BPPT II Pada Selasa (19/11) (IDN Times/Margith Juita Damanik)

Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristek) Bambang Brodjonegoro pada Jumat, 9 April 2021, memberikan sinyal akan pamit dari jabatannya. Hal itu menyusul hasil rapat paripurna di DPR yang menyepakati Kemenristek akan dilebur dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kementerian itu akan disebut Kementerian Pendidikan, Kebudayaan dan Ristek.

"Pada tadi siang baru saja ada kabar Kemenristek akan dilebur dengan Kemendikbud. Kunjungan ke Universitas Hasanuddin ini akan menjadi kunjungan terakhir saya sebagai Menteri Ristek," ujar Bambang dalam pidatonya ketika meresmikan Science Techno Park (STP) di Universitas Hasanuddin seperti disiarkan daring melalui akun YouTube kampus tersebut.