Jakarta, IDN Times - Pendistribusian bantuan sosial (Bansos) berupa sembako sudah dilakukan pemerintah kepada warga Jabodetabek yang terdampak COVID-19. Bansos tersebut dibagikan kepada 1,3 juta warga DKI Jakarta dan 600 ribu warga Bogor, Bekasi, Depok, Tangerang, dan Bekasi.
Menyoal pendistribusian Bansos tersebut, Presiden Joko "Jokowi" Widodo meminta adanya pengawasan agar pembagian Bansos bisa tepat sasaran. Lalu, siapakah yang harusnya melakukan pengawasan terhadap Bansos?
Menteri Sosial (Mensos) Juliari Batubara mengatakan pengawasan Bansos sudah diserahkan oleh Polri. Polri akan mengawasi pembagian Bansos di lapangan.
"Pengawasan di lapangan tentunya oleh Polri," kata Juliari kepada IDN Times, Senin (27/4).
Juliari mengatakan bahwa data pembagian Bansos di Jabodetabek diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah.
"Mekanisme pendataannya atau alokasi per kelurahan/desa diserahkan full ke daerah. Kami (pemerintah pusat) tidak mengatur hal tersebut, supaya nanti tidak kacau," kata Juliari dalam keterangan tertulisnya, Senin (27/4).
Juliari sudah memprediksi bahwa pembagian Bansos memang tidak akan merata. Oleh karena itu, ia mengingatkan agar pemerintah daerah bisa mengatur pembagian Bansos dengan tepat.
"Sudah pasti ada yang tidak terima. Makanya penyelesaiannya silakan Pemda atur. Sebenarnya dibicarakan antar warga, dipimpin Ketua RW atau kepala desa bisa kok," ujar Juliari.
Juliari kemudian berpesan agar masalah Bansos juga dibutuhkan gotong-royong dari masyarakat. Ia mengingatkan agar masyarakat yang sudah mendapatkan Bansos hingga dua kali, bisa diberikan kepada masyarakat yang belum mendapatkan Bansos.
"Rakyat kita kan punya semangat gotong-royong. Kalau yang sudah dapat, terus dapat lagi, dikasih ke yang belum dapat. Saya yakin dapat diselesaikan secara kekeluargaan di level warga. Adat kita sudah seperti itu," jelasnya.