Pembentukan Koalisi Indonesia Bersatu Diduga karena Arahan Istana

16 Mei 2022, 21:00 WIB

Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto (tengah) ketika bertemu dengan Ketum PPP Suharso Monoarfa (pojok kiri) dan Ketum PAN Zulkifli Hasan (pojok kanan) pada 12 Mei 2022 di rumah dinas Airlangga. (www.instagram.com/@airlanggahartarto_official)

Jakarta, IDN Times - Pengamat politik dari Universitas Paramadina, Hendri Satrio, menilai janggal tiba-tiba tiga partai politik pendukung pemerintah memutuskan untuk membentuk koalisi jelang Pemilu 2024. Apalagi dua ketua umum parpol yang berkoalisi sempat mendukung wacana agar Pemilu 2024 ditunda.

Koalisi itu resmi diumumkan ke publik usai digelar pertemuan di Rumah Heritage pada 12 Mei 2022. Mereka menamakan koalisi itu sebagai Koalisi Indonesia Bersatu (KIB).

"Impresi yang didapat ketika mendengar ada koalisi ada tiga. Pertama, deg-degan. Kenapa deg-degan? Karena semua pertanyaan ada di awal pembentukan koalisi itu. Ini koalisi mau ngapain lagi. Memang ada pilpres dan pileg, tetapi koalisi yang diinisiasi oleh PAN seperti sebuah koalisi yang ingin menyaingi proses yang dilakukan NasDem. Sebab, NasDem dalam waktu dekat akan mengumumkan salah satu dari tiga capres usulannya," ungkap Hendri ketika berbicara di dalam diskusi virtual yang dikutip, Senin (16/5/2022).

Kedua, Hendri menduga setiap ada koalisi baru yang terbentuk maka ada skenario baru dalam perpolitikan di Indonesia. Ia merujuk kepada pilkada yang terjadi di Solo dan Makssar pada 2020 lalu.

"Ketimbang memberikan tiket kepada calon lainnya, lalu sempat muncul ada calon yang disebut pura-pura lah hingga kotak kosong. Di pilpres memang tidak ada calon independen, tetapi bila koalisi ini merujuk ke salah satu calonnya dan tak mengindahkan calon yang lainnya, maka ini tidak bisa terjadi (ada lebih dari satu capres)," kata dia.

Alasan ketiga, Hendri menilai tujuan pembentukan koalisi di antara tiga parpol itu masih tak jelas. "Tidak ada satu hal spesifik (dari pembentukan koalisi itu) yang harus diketahui oleh masyarakat," tuturnya.

Ia juga menganalisa bahwa posisi elektabilitas PPP dan PAN tidak terlalu bagus. "Apalagi PPP, yang elektabilitasnya hanya empat koma. Lalu merapat ke Golkar, apakah tujuannya untuk menyelamatkan partainya atau gimana? Jadi, misteriusnya, tujuan dibentuk koalisi ini untuk kemaslahatan masyarakat atau partainya masing-masing," kata dia.

Ia pun kemudian mempertanyakan apakah ada arahan dari Istana untuk pembentukan koalisi tersebut. Mengingat dari ketiga parpol itu, posisi elektabilitasnya biasa-biasa saja. Selain itu, ketiganya adalah parpol pendukung pemerintah.

"Karena kondisinya satu sedang berada di ujung tanduk, satu partai lainnya baru ditinggal tokoh sentral, dan satu partainya gak jelas arahnya ke mana. Bahkan, ada isu ketua umumnya mau dilengserkan," tutur Hendri.

Mengapa Hendri berpikir ada dugaan intervensi Istana dalam pembentukan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB)?

1. Hendri curiga ada arahan Istana sejak isu perpanjangan masa jabatan presiden mencuat

Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto (tengah) ketika bertemu dengan Ketum PPP Suharso Monoarfa (pojok kiri) dan Ketum PAN Zulkifli Hasan (pojok kanan) pada 12 Mei 2022 di Rumah Heritage. (www.instagram.com/@airlanggahartarto_official)

Lebih lanjut, Hendri menjelaskan alasannya mencurigai ada keterlibatan Istana sejak bergulirnya isu perpanjangan masa jabatan presiden atau penundaan Pemilu 2024. Bila menengok ke belakang, isu-isu tersebut memang diembuskan oleh orang-orang yang dekat dengan Presiden Joko "Jokowi" Widodo. Mulai dari Menteri Koordinator bidang kemaritiman dan investasi Luhut Pandjaitan, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia hingga Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartarto.

Bahkan, Luhut mengklaim masyarakat banyak yang mendukung agar pemilu ditunda berdasarkan big data. Ketika berbicara di program siniar Deddy Corbuzier, Luhut menyebut ada 110 juta warga di media sosial yang setuju Pemilu 2024 ditunda ke tahun 2027. Namun, saat data tersebut ditagih untuk dipaparkan, Luhut justru ogah menunjukkan ke publik.

Ia pun menilai pembentukan koalisi itu janggal, lantaran Partai Golkar dan PAN sempat setuju mengampanyekan agar Pemilu 2024 ditunda. Hendri mengatakan, bila keduanya kini sepakat membentuk koalisi belum tentu Pemilu 2024 bakal bergulir pada 14 Februari.

"Jadi, kalau ada gerakan koalisi pendukung pemerintah, perlu juga kita tanyakan ngapain lagi sih Istana?" tanya Hendri.

Ia pun menilai pembentukan koalisi ketiga parpol itu tidak transparan. Meski sulit berharap para elite parpol akan berbagi strateginya ke publik.

2. Politik identitas akan selalu digunakan dalam setiap pemilu

Ilustrasi bendera partai politik (ANTARA FOTO/Ampelsa)

Lebih lanjut, Hendri mengatakan, sulit bila berharap parpol pada Pemilu 2024 tidak menggunakan strategi politik identitas untuk meraup suara publik. Sebab, itulah strategi mayoritas yang digunakan oleh parpol mana pun.

"Identitas Jawa ya yang dijual itu. Identitas Islam ya yang dijual itu. Yang tidak boleh menurut saya dan berkali-kali sudah saya sampaikan yakni ada reward and punishment di politik identitas. Misalnya, kalau saya pilih si A, maka saya akan masuk surga dan sementara bila saya pilih B, saya akan masuk neraka. Nah, itu yang gak boleh," tutur dia.

Ia menambahkan, mayoritas pemilik suara di Indonesia beragama Islam. Maka, tak mengherankan bila sejumlah politikus mulai safari ke beberapa ulama dan pondok pesantren.

"Kan semua politikus sudah terlihat menggunakan identitas yang ada kaitannya dengan umat Muslim," katanya.

3. PAN pastikan ingin cegah "sepak bola gajah" di dunia politik

Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno (www.instagram.com/@eddy_soeparno)

Sementara, kekhawatiran Hendri itu ditepis langsung oleh Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno. Ia mengatakan, justru PAN akan berusaha menghindarkan terciptanya sepak bola gajah di dunia politik. Eddy merujuk kepada istilah di mana antar parpol melakukan main mata agar jumlah capres yang dapat bertarung hanya dua pasang saja.

"Kami membentuk koalisi ini bukan untuk kepentingan pragmatis jangka pendek. Ini tujuannya adalah untuk pendidikan politik masyarakat ke depannya, penguatan institusionalisasi partai ke depan sehingga kami harus melakukan hal ini secara baik dan tuntas," ungkap Eddy di diskusi virtual yang sama.

PAN, kata Eddy, bakal membuktikan bahwa KIB tidak akan layu sebelum memasuki 2024. "Justru kami ingin menghadirkan sebanyak mungkin calon pemimpin yang bertarung di tahun 2024. Lebih banyak (calon) lebih baik. Pilihan masyarakat menjadi jauh lebih beragam," katanya.

Lagipula, kata Eddy, berdasarkan survei yang dilakukan oleh beberapa lembaga, masyarakat sudah menentukan pilihan menu calon pemimpinnya. Ia menilai tak mungkin muncul nama baru beberapa bulan terakhir sebelum pilpres digelar.

"Paling tidak, saya berani memberikan komitmen dari PAN ya. Kami ingin pada Pemilu 2024 ada sebanyak mungkin calon pemimpin yang bertarung. Sepak bola gajah it's a big no bagi PAN," ujarnya.

Eddy juga menjelaskan, di dalam pertemuan pada 12 Mei 2022 lalu, ketiga parpol belum menentukan sosok individu tertentu untuk diusung sebagai capres. Artinya, belum ditentukan bahwa KIB bakal mengusung Airlangga Hartarto. Sebab, dibandingkan tiga parpol itu, Golkar memiliki elektabilitas paling tinggi.

"Kemarin itu kami datang dengan pikiran terbuka. Jadi, belum ada pembahasan yang menyangkut hal-hal yang sifatnya konklusif," tutur dia lagi.