Pembuatan Vaksin Merah Putih Molor, Malah Muncul Vaksin BUMN, Kenapa?

18 Jan 2022, 15:03 WIB

Anggota komisi VII Ribka Tjiptaning Proletariyati ketika menggelar rapat dengan pimpinan Lembaga Eijkman (Tangkapan layar YouTube Komisi VII DPR)

Jakarta, IDN Times - Anggota Komisi VII DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Ribka Tjiptaning Proletariyati, mempertanyakan konsistensi pemerintah dalam memberikan dukungan terhadap pengembangan Vaksin Merah Putih.

Sebab, di sisi lain, Vaksin Merah Putih yang dikembangkan bersama Lembaga Biologi Molekuler Eijkman penyelesaiannya mundur ke tahun 2023, lalu pemerintah justru membuat lagi vaksin COVID-19 lainnya. Vaksin COVID-19 terbaru yang dikembangkan itu diberi nama Vaksin BUMN.

Kesimpulan dan penilaian itu disampaikan Ribka di rapat kerja bersama mantan Kepala LBM Eijkman Amin Soebandrio, salah satu pendiri Eijkman Herawati Sudoyo, Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Laksana Tri Handoko, hingga Direktur Utama PT Bio Farma Honesti Basyir. Menurut Ribka, Amin tak sepenuhnya berani berbicara secara terbuka dan blak-blakan soal dukungan pemerintah bagi Vaksin Merah Putih.

"Perasaan Prof, ini pemerintah mendukung gak sih (Vaksin Merah Putih)? Saya saja bisa merasakan (pemerintah tidak lagi dukung penuh Vaksin Merah Putih), kok tiba-tiba muncul (Vaksin) BUMN. Aneh ya, namanya vaksin BUMN," ujar Ribka secara blak-blakan seperti dikutip dari YouTube Komisi VII DPR, Selasa (18/1/2022).

Ia pun mengaku bingung mengapa Menteri BUMN Erick Thohir ikut mengundang Amin untuk diberi penjelasan soal vaksin COVID-19 itu. Apalagi sejak awal pandemik COVID-19 di tahun 2020, pemerintah sudah menyampaikan bolak-balik ingin memiliki vaksin COVID-19 buatan dalam negeri. Hal itu juga didukung penuh oleh Presiden Joko "Jokowi" Widodo.

"Tapi, ini masalah vaksin (Merah Putih) kok nasionalismenya jadi berbeda. Atau sudah ada yang kontrak sampai periode Jokowi selesai? Saya kan jadi bingung (melihat sikap pemerintah). Kan Vaksin Merah Putih sudah lebih dulu dikembangkan, kok tiba-tiba ada lagi Vaksin BUMN," kata dia.

Lalu, apa yang menyebabkan Vaksin Merah Putih yang dikembangkan oleh Eijkman kembali mundur tenggat waktunya ke tahun 2023?

1. Anggaran dan peralatan pengembangan Vaksin Merah Putih minim

Kepala Lembaga Molekuler Eijkman periode 2014 - 2021, Amin Soebandrio ketika berkunjung ke kantor IDN (IDN Times/Panji Galih Aksoro)

Merespons pertanyaan Ribka, Amin mengakui bahwa dukungan dana dan peralatan yang diterima oleh Eijkman tak lagi sama seperti tahun 2020. Amin menyebut, dana untuk mengembangkan Vaksin Merah Putih tak sampai Rp1 triliun.

Di sisi lain, di saat Eijkman akan melebur ke dalam BRIN, mereka kesulitan untuk melakukan penelitian lantaran penggunaan peralatannya dilakukan secara bergantian. Alat yang sangat dibutuhkan dalam pembuatan Vaksin Merah Putih itu adalah bioreactor. Alat tersebut berfungsi untuk memperbanyak vaksin.

"Alat itu juga ada di Bio Farma, tetapi kami pun menggunakannya juga harus bergiliran. Bioreactor yang sama digunakan untuk penelitian yang lain, harus berbagi dengan UNPAD dan instansi lain. Bio Farma pun juga harus melayani lembaga lain," ungkap Amin.

Maka, praktis dalam satu tahun, Eijkman hanya bisa menggunakan alat tersebut sebanyak empat kali. Ia menambahkan, sejak awal Januari 2021 Eijkman sudah melakukan pengajuan penggunaan peralatan kepada Kemenristek/BRIN. Namun, realisasinya tidak bisa berlangsung cepat, lantaran semua lembaga penelitian sudah mulai dalam proses peleburan ke BRIN.

"Kemenristek menyatakan pengajuan peralatan itu sudah disetujui dan diproses. Tapi, ya begitu statusnya diproses terus sampai akhir tahun 2021," kata Amin.

Sementara, di akhir 2021, Amin sudah tak lagi menjabat sebagai Kepala LBM Eijkman. Ia dikembalikan ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, lantaran bertugas menjadi pengajar di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (UI).

2. Komisi VII usul dibentuk pansus selidiki lambatnya pengembangan Vaksin Merah Putih

Ketua Komisi VII DPR dari Fraksi Nasional Demokrat, Sugeng Suparwoto (Tangkapan layar YouTube Komisi VII DPR)

Mendengar respons Amin itu, Ketua Komisi VII DPR dari Fraksi Partai Nasional Demokrat, Sugeng Suparwoto, mengusulkan agar dibentuk panitia khusus untuk menyelidiki di balik lambatnya pengembangan Vaksin Merah Putih. Sebab, Komisi VII DPR menilai, pemerintah tidak benar-benar berniat untuk mengembangkan vaksin tersebut.

Pembentukan pansus itu akan dibahas dalam rapat lintas komisi yang digelar dalam waktu dekat. "Apakah kita sepakat (membentuk pansus)?" tanya Sugeng.

"Setuju, ketua!" jawab anggota Komisi VII DPR lainnya.

Ia menyayangkan sikap pemerintah yang tidak serius untuk menuntaskan pengembangan Vaksin Merah Putih. Padahal, di ruang rapat yang sama, pada 2020 lalu pemerintah berjanji bahwa Vaksin Merah Putih akan rampung pada 2021.

"Bayangkan, sesuatu yang dikomitmenkan di ruangan ini juga, tahun 2020, itu ternyata direalisasikan sebagaimana mestinya. Bayangkan, kita sudah memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada eksekutif dengan menggelontorkan anggaran sekian ratus triliun untuk penanganan COVID-19, tapi malah dimentahkan. Sehingga, muncul ide lain," tutur dia lagi.

Ia pun kini meyakini ada mafia vaksin, sehingga proses pengembangan Vaksin Merah Putih terhambat.

3. Vaksin BUMN merupakan vaksin COVID-19 produksi bersama PT Biofarma dan Baylor College of Medicine

ilustrasi vaksin COVID-19 (IDN Times/Aditya Pratama)

Informasi mengenai holding farmasi BUMN akan memproduksi sendiri vaksin COVID-19 disampaikan oleh Menteri Erick Thohir pada Juni 2021 lalu. Dikutip dari situs resmi Kementerian BUMN, vaksin COVID-19 itu akan diproduksi bersama oleh PT Biofarma dan Baylor College of Medicine, Amerika Serikat.

Bahkan, Erick ketika itu mengklaim, vaksin BUMN sudah masuk ke dalam daftar kandidat yang bakal direstui oleh Badan Kesehatan Dunia (WHO).

"Konteksnya, kita harus bisa memproduksi vaksin sendiri. Tidak mungkin kita terus impor seperti yang sekarang. Kami berharap pengembangannya berhasil, baik Vaksin Merah Putih maupun Vaksin BUMN," ungkap Erick pada Juni 2021 lalu.

Sementara, Direktur Utama PT Biofarma Honesti Basyir mengatakan, vaksin COVID-19 BUMN adalah vaksin yang menggunakan adjuvant alum+CpG sebagai vaksin primer, tengah melalui serangkaian uji pra-klinik imunogenisitas pada hewan uji rodent dan Non Human Primate (Macaca), toksisitas dan uji tantang pada Macaca. Rangkaian itu sudah dimulai sejak 10 November 2021 dan berakhir pada Februari 2022.

Apabila hasil uji pra-kliniknya baik, maka uji klinis tahap I akan dimulai pada Februari 2022. Selanjutnya, uji klinis tahap II dan III pada dewasa dan lansia akan dilakukan pada akhir Maret 2022 dengan jumlah subjek mencapai 4.250 orang.

Honesti menargetkan, vaksin BUMN bisa masuk ke dalam daftar vaksin booster dan memperoleh izin penggunaan darurat (EUA) dari BPOM pada Juli 2022.