Pemda Boleh Rapat di Hotel, Wamendagri: Harus Tepat Substansi

10 Jun 2025, 20:11 WIB

Yosafat Diva Bayu Wisesa

Wamendagri, Bima Arya Sugiarto (dok. Kemendagri)

Intinya sih...

Relaksasi rapat di hotel harus didasarkan pada urgensi dan substansi kegiatan
Kegiatan rapat di hotel tetap dibatasi frekuensinya untuk menjaga efektivitas dan mencegah pemborosan anggaran
Kepala daerah diminta menyesuaikan pelaksanaan relaksasi dengan kondisi serta data wilayah masing-masing

Jakarta, IDN Times - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memberikan ruang bagi pemerintah daerah (Pemda) untuk menyelenggarakan rapat ataupun pertemuan di hotel.

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menyampaikan, kebijakan ini merupakan bentuk dukungan terhadap pemulihan perekonomian daerah, khususnya sektor perhotelan dan pariwisata.

“Pak Menteri memberikan satu ruang bagi teman-teman kepala daerah atas dasar data-data yang kami miliki terkait dengan belanja daerah yang harus terus didorong, dimaksimalkan,” ujar Bima dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang berlangsung di Ruang Sidang Utama (RSU), Gedung A Lantai 3, Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Selasa (10/6/2025).

1. Harus didasarkan pada urgensi dan substansi kegiatan

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya Sugiarto (IDN Times/Yosafat Diva Bayu Wisesa)

Bima menegaskan, relaksasi ini diberikan dengan beberapa catatan penting. Pertama, kegiatan rapat di hotel harus didasarkan pada urgensi dan substansi kegiatan. Ia meminta Pemda agar memastikan setiap kegiatan tersebut benar-benar diperlukan dan tidak mengada-ada.

“Kalau istilah Pak Menteri, kalau tidak perlu, enggak usah dibuat perlu. Kalau tidak ada urgensinya, enggak usah diprioritaskan,” kata Bima.

2. Kegiatan rapat di hotel tetap dibatasi frekuensinya

Para bupati/walikota dari 32 pemda secara seremonial menerima laporan keuangan daerah dari pemeriksaan BPK Jateng. (IDN Times/Dok Humas BPK Jateng)

Kedua, ia menyampaikan agar kegiatan rapat tetap dibatasi dari sisi frekuensi. Tujuannya adalah menjaga efektivitas kegiatan dan mencegah pemborosan anggaran.

Namun demikian, kegiatan tersebut diharapkan tetap mampu menggerakkan sektor ekonomi, terutama perhotelan, serta mengantisipasi dampak negatif seperti pemutusan hubungan kerja (PHK).

“Yang penting adalah roda ekonomi di daerah berjalan. Yang penting ekosistem perhotelan–pariwisata kembali hidup,” ungkapnya.