Pemerintah Akui Memang Telat Sosialisasikan Evakuasi WNI dari Wuhan

04 Feb 2020, 11:20 WIB

(Jumpa pers Menkopolhukam usai rapat mengenai virus corona) IDN Times/Aldzah Fatima Aditya

Jakarta, IDN Times - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Mahfud MD mengakui bahwa ada keterlambatan informasi mengenai proses evakuasi 238 WNI dari Provinsi Hubei, Tiongkok. Pemerintah pusat tidak menyampaikan jauh-jauh hari ke Pemda di Kepulauan Natuna.

Hal itu, kata Mahfud, karena proses evakuasi ratusan WNI dari Negeri Tirai Bambu terjadi begitu cepat sehingga terjadi keterlambatan penyampaian informasi.

"Memang terjadi semacam bukan miskomunikasi ya, keterlambatan informasi. Karena perkembangan berlangsung begitu cepat sehingga pemerintah begitu mendapat green light untuk memulangkan saudara-saudara kita WNI dari Wuhan RRT itu langsung bekerja cepat," ujar Mahfud ketika memberikan keterangan pers usai menggelar rapat koordinasi mengenai situasi di Kepulauan Natuna di kantor Kemenko Polhukam Jakarta pada Selasa (4/2).

Lantaran keterlambatan itu, maka kini ratusan warga lokal di Kepulauan Natuna memprotes keberadaan WNI yang diboyong dari Wuhan. Mereka khawatir ratusan WNI itu bisa membawa potensi penularan virus corona. Apalagi jumlah korban tewas akibat terjangkit virus itu telah mencapai lebih dari 300 orang.

Lalu, mengapa akhirnya pemerintah memilih untuk melakukan observasi terhadap ratusan WNI dari Tiongkok di Kepulauan Natuna?

1. Pulau Natuna dipilih sebagai tempat evakuasi karena dianggap mudah dan aman

Ratusan WNI tengah diobservasi di Pulau Natuna. Twitter.com/KemenkesRI

Mahfud menjelaskan pemerintah pusat memilih Kepulauan Natuna sebagai tempat observasi karena daerah tersebut dianggap paling mudah dan aman. Selain itu, Kepulauan Natuna juga dekat dengan instalasi militer. Sehingga, bila terjadi sesuatu, maka proses evakuasi bisa dengan cepat dilakukan.

"Dan (pemerintah pusat) memutuskan mengambil tempat di Natuna yang dianggap tempat paling mudah, paling aman, dan dekat dengan instalasi militer untuk dilakukan sesuatu dengan cepat," tutur Mahfud.

Sebelumnya, sempat terdengar wacana observasi akan dilakukan di asrama haji Batam. Namun, kemudian keputusan akhir dilakukan di Pulau Natuna.

2. Pemerintah pusat juga mendengarkan aspirasi Pemda di Natuna

(Aksi protes warga di Kepulauan Natuna) ANTARA FOTO/Cherman

Dalam pertemuan tersebut, Mahfud menjelaskan pemerintah pusat turut mendengarkan aspirasi dari pemerintah dan tokoh masyarakat Natuna terkait kondisi warga lokal saat adanya evakuasi WNI dari Tiongkok.

Mahfud mengatakan, Menkes Terawan Putranto bahkan akan pasang badan serta berkantor di Natuna untuk memantau langsung proses evakuasi 238 WNI yang diboyong dari Tiongkok.

"Bapak Menteri Kesehatan Bapak Terawan itu akan berkantor di Natuna dan sebenarnya sudah mulai berkantor, cuma sekarang ditegaskan lagi sampai selesainya tugas," ungkapnya.

3. Mahfud harap masyarakat tidak terprovokasi dengan berita bohong yang mengadu domba

(Warga Natuna berunjuk rasa menolak kehadiran ratusan WNI dari Wuhan) ANTARA FOTO/Cherman

Mahfud juga mengatakan agar masyarakat tidak percaya terhadap berita-berita bohong yang cenderung memprovokasi terkait proses evakuasi 238 WNI dari Tiongkok. Selain itu, jangan mudah percaya kepada pihak-pihak yang ingin mendramatisir proses observasi di Kepulauan Natuna.

Sebab, berdasarkan pemeriksaan awal ratusan WNI itu tidak dalam kondisi sakit. Kendati, tidak sakit belum tentu terbebas dari infeksi virus corona.

"Kemudian, yang kedua diharapkan masyarakat pemerintah dan tokoh-tokoh pemuda di Natuna supaya sering mengecek informasi ke pusat. Kami punya posko-posko dan sebagainya untuk tidak percaya pada berita hoax yang biasanya memprovokasi mengadu domba dan mendramatisir masalah sebenarnya. Sesungguhnya tidak ada apa-apa kok," ujar pria yang sempat jadi Ketua Mahkamah Konstitusi itu.