Pemerintah Bakal Punya Sistem Satu Data, Apa Namanya?

29 Des 2023, 13:30 WIB

Menpan RB Azwar Anas meminta tidak ada PHK massal untuk pekerja honorer di lingkungan Kementerian/Lembaga. (IDN Times/Amir Faisol)

Jakarta, IDN Times - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas melaporkan kepada Presiden Joko "Jokowi" Widodo mengenai kesiapan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE).

"Kita sudah ada pondasi kebijakannya, sejak 2018 ada Perpres SPBE, punya Perpres tentang Arsitektur SPBE, ada Perpres 132 2022, kita juga ada Perpres Satu Data Indonesia, dan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi," ujar Azwar Anas di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (29/12/2023).

Azwar menerangkan, untuk fondasi kebijakan, sudah dibentuk tim koordinasi SPBE dan tim arsitektur SPBE di sejumlah kementerian dan lembaga.

"Tapi kemarin ada masalah karena susahnya untuk meng-interoperabilitaskan layanan pemerintahan yang ada di kementrian/lembaga, maka baru saja presiden menandatangani Perpres Nomor 82 Tahun 2023, tentang percepatan pelaksanaan digitalisasi di mana di dalamnya ada govtech, isinya apa? Satu, memperkuat tata kelola melalui keterlibatan kementerian koordinator," ucap dia.

1. Menko mengatur kementerian dan lembaga di bawahnya ikuti arsitektur SPBE

Menpan-RB, Azwar Anas (IDN Times/Ilman Nafi'an)

Azwar mengatakan, dalam Perpres 82/2023 itu, para Menko yakni Menko Polkam, Menko Perekonomian, Menko PMK, dan Menko Marves, dipaksa untuk mengatur kementerian dan lembaga di bawahnya mengikuti arsitektur SPBE.

"Termasuk mendorong portal layanan satu layanan di setiap Kementerian lembaga. Kemudian kepada BUMN, BPKP dan 9 kementerian/lembaga dan seterusnya," kata dia.

2. Fokus terhadap 9 layanan

Menpan-RB, Azwar Anas (IDN Times/Ilman Nafi'an)

Dalam kesempatan itu, Azwar menerangkan, SPBE ini akan fokus pada 9 layanan. Pertama, digitalisasi identitas.

"Yakni digital ID, seperti KTP, targetnya ke depan dr pak presiden tak ada lagi cetak-cetak KTP semua cukup pakai IKD yang nanti akan bisa dibawa di HP masing-masing. Bagi masyarakat yang belum punya HP tetap KTP cetak bisa digunakan," ujar dia.

Kedua, berkaitan dengan pertukaran data antara kementerian/lembaga. Menurutnya, selama ini proses pertukaran data itu belum optimal dan manfaatnya tidak terasa di masyarakat.

"Ketiga, digital payment, atau pembayaran digital, sekarang sudah jalan. Hampir semua di pemerintahan dari pusat daerah sudah pakai digital, jarang sekali yang pakai cash," ucap dia.

Keempat, pelayanan publik dengan membuat portal satu data.

"Tadi Pak Presiden meminta portal layanan tak lagi sektoral per kementerian tapi berdasarkan kebutuhan. Misalnya contoh di Estonia langsung bagaimana cara melahirkan. Bagaimana saya menikah. Bagaimana asuransi saya. Jadi langsung ke urusan masing-masing, tidak lagi ke sektoral. Ini nanti akan dilakukan rapat kabinet paripurna oleh bapak presiden," ujar dia.

Kelima, ada portal administrasi pemerintah. Nantinya, sistem keuangan, sistem pemerintahan tidak lagi tercecer di banyak tempat.

Keenam, layanan SIM online. Kemudian yang ketujuh ada integritas bantuan sosial yang ada di Kementerian Sosial.

Kedelapan, integritas layanan kesehatan dan yang kesembilan integritas data pendidikan.

"Kalau 9 layanan sudah didigitalkan, ini dampaknya akan sangat besar sekali," ucap Azwar Anas.

3. Apa nama SPBE itu?

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Abdullah Azwar Anas saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (11/7/2023). (IDN Times/Trio Hamdani)

Azwar Anas mengatakan ada sejumlah nama sistem yang diusulkan oleh KemenPANRB kepada Presiden Jokowi. Salah satu namanya adalah GovTech.

"Nama GovTech ini tadi kami ada sembilan calon nama yang Presiden nanti akan mengkaji nama GovTech Indonesia ini apa. Nama GovTech nanti akan beliau (Jokowi) putuskan," imbuhnya.