Pemerintah Berhasil Bebaskan Enam ABK yang Disandera Milisi Pemberontak Libya

Menurut pemimpin ABK Indonesia di kapal Salavatur IV, Ronny William, kapal mereka dibajak pada (23/9/2017) malam. Ia melihat ada sebuah kapal yang mendekati mereka lalu menodongkan senjata. 

Kemudian yang terjadi, keenam ABK dan kapten yang berkebangsaan Italia diminta mengikuti kapal mereka hingga ke pelabuhan. Menurut Direktur PWNI Kementerian Luar Negeri, Lalu Muhammad Iqbal, anggota milisi itu ikut merampas semua benda yang dibawa di dalam Kapal Salvatur VI. 

"Ketika mereka ditangkap pada 23 September, seluruh isi kapal dirampas, mulai dari alat navigasi, komunikasi, kulkas, uang, barang pribadi hingga pakaian dalam. Semua benda itu dirampas karena para milisi membutuhkannya untuk bertahan hidup," ujar Iqbal yang ditemui di Kantin Diplomasi Kemlu pada Senin (2/4). 

Lantaran tidak ada komunikasi, maka pemerintah baru mengetahui ada enam ABK Indonesia yang menjadi korban pembajakan lima hari sesudahnya. Sementara, menurut Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, pemerintah mengetahui informasi adanya WNI yang menjadi korban pembajakan dari Pejabat Atase Pertahanan di KBRI Roma, Italia. 

Begitu mengetahui adanya WNI yang menjadi korban pembajakan, Kemlu melalui KBRI di Tripoli mencoba berkomunikasi dengan penyandera. Iqbal menjelaskan pelaku pembajakan bukan berasal dari kelompok Taliban, tetapi milisi yang anti terhadap pemerintah pusat di Tripoli. 

Untuk bisa dilakukan pembebasan keenamnya, pemerintah perlu mengetahui apakah mereka masih hidup. Oleh sebab itu, pemerintah mendesak agar bisa berkomunikasi dengan keenam ABK. 

"Ini sebagai proof of life, sehingga kami bisa membuat skenario untuk penyelamatan di Benghazi," kata Direktur PWNI, Lalu Muhammad Iqbal.

Permasalahannya, untuk bisa menembus ke Benghazi bukan perkara mudah. Kondisi kota yang sudah porak-poranda akibat perang dan situasi keamanan yang tidak kondusif menuntut kematangan rencana dari pemerintah. 

"Situasi politik di sana pun cukup kompleks. Sebagian besar negara anggota PBB, termasuk Indonesia hanya mengakui pemerintahan yang resmi yang berada di ibukota Tripoli," kata dia. 

Iqbal menjelaskan tim pembebasan enam WNI menuju ke Benghazi pada (23/3).  Tim itu terdiri dari beberapa orang dari KBRI Tripoli, Libya, Kemlu dan Badan Intelijen Negara (BIN). Mereka berangkat menuju ke Benghazi melalui Tunisia dengan menumpang pesawat. 

Proses pembebasan sandera sempat tertunda, karena adanya perbedaan lokasi dan mekanisme untuk pembebasan. Beruntung, Iqbal dan tim bisa bernafas lega karena keenam ABK akhirnya diserahkan oleh kelompok milisi di Pelabuhan Benghazi. 

"Alhamdulilah, pada tanggal 27 Maret 2018 pukul 12:30 waktu setempat, keenam ABK diserahkan di Pelabuhan Benghazi," kata Menlu Retno menjelaskan kronologi pembebasan. 

Rasanya tak berlebihan kalau Retno dan tim mengucapkan rasa syukur yang mendalam. Sebab, kalau dilihat situasi di Benghazi benar-benar sudah tidak berbentuk. Kapal yang ada di pelabuhan, hampir semuanya tidak layak untuk digunakan. 

"Satu-satunya kapal yang dapat digunakan, hanya kapal keenam ABK itu, tempat mereka disekap," kata Iqbal. 

Menurut salah satu ABK, Ronny William, ia mengaku sempat khawatir tidak bisa pulang dengan selamat ke Tanah Air. Sebab, kondisi kota Benghazi masih diselimuti peperangan. 

Lokasi kapal mereka berlabuh dengan titik peperangan tidak lebih dari dua kilometer.

"Kami sempat gak percaya kalau memang yang kami saksikan itu nyata. Kami selalu bertanya mereka ini berhenti berperangnya kapan. Bahkan, karena lokasi peperangan tidak jauh, kami sering menemukan ada peluru nyasar," kata Ronny di tempat yang sama. 

Kondisi itu semakin diperburuk dengan situasi politik di Libya, sehingga menyulitkan pemerintah untuk berkomunikasi dengan kelompok milisi. 

Dalam setiap proses pembebasan sandera wajar muncul dugaan ada keterlibatan uang tebusan. Namun, Menlu Retno membantah kalau mereka membayar uang tebusan kepada anggota kelompok milisi. 

"Gak ada uang tebusan. Ini semua murni karena diplomasi dan komunikasi. Makanya waktunya lama sekali," kata perempuan pertama yang menjadi Menlu itu.

Sumber IDN Times mengonfirmasi sempat ada permintaan uang walaupun belakangan kelompok milisi bisa dilobi. 

Retno turut menyebut proses pembebasan ini melibatkan banyak pihak. Selain melibatkan Pemerintah Libya di Tripoli, Indonesia turut berkomunikasi dengan perusahaan pemilik kapal di Malta. 

"Semua pihak yang kami nilai dapat membantu pembebasan, maka akan kami coba untuk jalin komunikasi," tutur dia.