Jakarta, IDN Times - Pemerintah menyampaikan jumlah rencana usulan rekrutmen calon Aparatur Sipil Negara (ASN) tahun 2022 sebanyak 1.086.128 orang. Hal itu disampaikan oleh Menteri PANRB ad interim, Mahfud MD.
"Jumlah rencana usulan rekrutmen calon ASN tahun 2022 adalah 1.086.128 orang atau formasi jabatan," katanya dalam rapat kerja (raker) dengan Komisi II pada Selasa (28/6/2022) lalu.
Pemerintah pusat sebanyak 93.554 formasi PPPK dengan rincian sebagai berikut:
Pemerintah daerah sebanyak 942.257 formasi PPPK dengan rincian sebagai berikut:
Sekolah kedinasan 8.941 (CPNS)
Papua dan Papua Barat Formasi 2021 41.376 (CPNS dan PPPK)
Mahfud menjelaskan pengadaan calon ASN tahun 2022 difokuskan pada PPPK guru, tenaga kesehatan dan tenaga lainnya, pengadaannya mempertimbangkan berbagai aspek.
"Pengadaan calon ASN ini diputuskan dengan mempertimbangkan tenaga honorer atau non ASN yang memenuhi syarat, penyederhanaan birokrasi, dan kebutuhan ASN yang diusulkan oleh instansi pusat dan daerah dengan memperhatikan kemampuan pembayaran gaji dan tunjangan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan," jelasnya.
Pengadaan calon ASN dilaksanakan bertujuan agar ASN memiliki karakteristik pribadi selaku penyelenggara pelayanan publik, mampu berperan sebagai perekat NKRI, memiliki intelegensia yang tinggi untuk pengembangan kapasitas dan kinerja organisasi, serta memiliki keterampilan, keahlian dan perilaku sesuai dengan tuntutan jabatan.
Selanjutnya pengadaan ASN dilaksanakan berdasar prinsip kompetitif, adil, objektif, transparan, bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme, dan tidak dipungut biaya.
"Dengan tujuan dan prinsip-prinsip tersebut diharapkan kualitas dan kuantitas ASN bisa menjadi lebih terukur dan terstandar di seluruh Indonesia termasuk ASN di Provinsi Papua dan Daerah Otonomi Baru Provinsi Papua sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian," jelas Mahfud.
Pemerintah telah memutuskan tenaga honorer harus dihapuskan paling lambat 28 November 2023. Instansi pemerintah wajib memetakan para pegawai honorer dan akan diberi kesempatan ikut seleksi ASN.
Berdasarkan Surat Edaran (SE) Nomor B/185/M.SM.02.03/2022 yang ditulis pada 31 Mei 2022 yang diteken Menteri PANRB, Tjahjo Kumolo, Kemenpan RB memberikan instruksi kepada masing-masing Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) untuk melakukan pemetaan pegawai non-ASN di lingkungannya masing-masing. Bagi yang memenuhi syarat, maka dapat diberi kesempatan untuk ikut seleksi calon PNS maupun PPPK.
"Menghapuskan jenis kepegawaian selain PNS dan PPPK di lingkungan instansi masing-masing, dan tidak lagi melakukan perekrutan pegawai non-ASN," kata Tjahjo.
Selain itu, Kemenpan RB juga meminta kepada PPK di instansi itu untuk menyusun langkah strategis penyelesaian pegawai non-ASN yang tidak memenuhi syarat menjadi calon PNS maupun calon PPPK. "Strategi sesuai ketentuan perundang-undangan itu harus selesai sebelum batas waktu tanggal 28 November 2023," kata dia.