Pemerintah Diminta Tidak Lebai Tangani Demo, Ini Saran Mukernas PPP

15 Des 2019, 18:00 WIB

Mukernas V PPP di Jakarta, Sabtu (14/12). (IDN Times/Irfan Fathurohman)

Jakarta, IDN Times - Musyawarah Kerja Nasional V Partai Pembangunan Nasional (PPP) telah selesai, dan menghasilkan sejumlah rekomendasi untuk pemerintahan Joko "Jokowi" Widodo-Ma'ruf Amin serta parlemen.

Salah satu rekomendasi PPP adalah mengusulkan agar pemerintah menjaga hubungan baik dengan lembaga pendidikan berbasis keagamaan dan organisasi kemasyarakatan Islam.

"Termasuk dengan ormas dan lembaga pendidikan keagamaan pesantren dan madrasah," kata Wakil Ketua Umum PPP Fernita Darwis dikutip dari kantor berita Antara, Minggu (15/12).

1. PPP mengapresiasi pemerintah telah menyetujui UU Pesantren

Mukernas PPP (IDN Times/Irfan Fathurohman)

Fernita mengatakan, PPP juga mengapresiasi pemerintahan di bawah kepemimpinan Jokowi yang telah menyetujui lahirnya UU Pesantren yang merupakan inisiatif Fraksi PPP di DPR.

Selain itu, hasil Mukernas V PPP juga mendorong pemerintah dan seluruh fraksi di parlemen, untuk segera menyelesaikan sejumlah rancangan undang-undang.

RUU yang dimaksud antara lain RUU Larangan Minuman Beralkohol, RUU KUHAP, RUU KUHP, RUU Permasyarakatan, RUU Cipta Lapangan Kerja, RUU Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan, serta RUU Ibu Kota Negara.

2. Mukernas PPP juga merekomendasikan agar pemerintah mengkaji sistem pemilu

Mukernas V PPP di Hotel Sahid, Jakarta, Sabtu (14/12). (IDN Times/Irfan Fathurohman)

Rekomendasi lain hasil Mukernas V PPP adalah mendorong pemerintah bersama DPR RI mengkaji kembali sistem pemilu serentak yang berlaku sekarang ini.

Hasil Mukernas V PPP juga mendorong pemerintah dan lembaga-lembaga penegak hukum, senantiasa meningkatkan koordinasi satu sama lain, serta memperkuat pengawasan internal untuk mencegah korupsi dan narkoba.

Terakhir, PPP mendesak kepada pemerintah dan penegak hukum agar menghindari penggunaan kekuatan secara berlebihan dalam menangani kegiatan penyampaian pendapat di muka umum alias demonstrasi.

3. Muktamar IX PPP digelar setelah Pilkada 2020

Wasekjen PPP Achmad Baidowi (IDN Times/Fitang Budhi Adhitia)

Mukernas V PPP juga memutuskan pemilihan ketua umum PPP pada Muktamar IX, yang digelar setelah pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020.

"Mukernas V memerintahkan DPP PPP untuk menyelenggarakan Muktamar IX PPP setelah Pilkada 2020," ujar Ketua Panitia Pelaksana Mukernas V PPP Achmad Baidowi.

Baca artikel menarik lainnya di IDN Times App, unduh di sini
http://onelink.to/s2mwkb