Pemerintah Himpun 362 Masukan Publik untuk PP Tunas

Isu yang disorot antara lain risiko konten berbahaya, eksploitasi data pribadi, hingga desain platform yang belum sepenuhnya ramah anak.

Berdasarkan kompilasi dan pengelompokan masukan publik, substansi yang paling banyak mendapat perhatian mencakup pengaturan penilaian risiko, tata kelola layanan, serta mekanisme kepatuhan dan pengawasan. Ketentuan tersebut dinilai berdampak langsung pada desain fitur, tata kelola internal, hingga model bisnis Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE).

Isu pelindungan data pribadi anak juga menjadi sorotan. Publik mendorong agar pengaturan verifikasi usia dan persetujuan orang tua tetap mengedepankan prinsip data minimization, privacy by design, dan keamanan data agar pelindungan anak tidak memunculkan risiko baru berupa pengumpulan data berlebihan.

Dalam aspek pengawasan, masyarakat menekankan pentingnya kepastian proses, kewenangan yang proporsional, serta penerapan sanksi secara bertahap. Mekanisme klarifikasi dan keberatan administratif dinilai penting untuk menjaga akuntabilitas dan keadilan dalam implementasi kebijakan.

“Kemkomdigi menghargai seluruh masukan yang disampaikan sebagai bagian dari partisipasi bermakna dalam pengembangan kebijakan, dan masukan tersebut menjadi bahan pengembangan dan penyempurnaan kebijakan,” jelas Dirjen Alexander.

Saat ini, penyusunan RPM memasuki tahap sinkronisasi dan harmonisasi peraturan perundang-undangan guna memastikan keselarasan dengan regulasi terkait sebelum ditetapkan.

“Sehingga regulasi teknis menjadi basis pelindungan anak di ruang digital yang efektif, berbasis risiko, dan memberikan kepastian hukum, sekaligus menjaga ekosistem digital nasional tetap aman, sehat dan bertanggung jawab,” kata Alexander.