Pemerintah Kaji Pemulangan Anak Yatim Piatu dari ISIS

07 Mar 2020, 16:15 WIB

Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden, Donny Gahral Adian (IDN Times/Margith Juita Damanik

Jakarta, IDN Times - Pemerintah hingga kini tengah melakukan kajian terhadap gagasan pemulangan anak-anak yatim piatu yang orangtuanya bergabung dengan ISIS di Suriah. Leadimg sector yang akan menangani kajian terhadap persoalan ini ialah Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).

"Memang ada kebijakan, Yatim Piatu dipulangkan. Karena mereka tidak jadi bagian dari gerakan itu," kata Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden, Donny Gahral Adian, dalam diskusi akhir pekan bertajuk "WNI ISIS Dipulangkan atau Dilupakan?" di kawasan Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, pada Sabtu (7/3).

1. Belum menjadi keputusan tetap

Diskusi Polemik "WNI ISIS Dipulangkan atau Dilupakan" (IDN Times/Margith Juita Damanik)

Dia mengatakan pemerintah bertanggung jawab terhadap anak-anak yatim piatu yang berusia di bawah 10 tahun agar mereka tidak terlantar. Meski demikian, wacana tersebut masih dalam tahap pendalaman oleh pemerintah.

"Kenapa dikaji? Kita tidak tahu keterpaparannnya. Ada yang hanya yang ikut saja, ada yang kemungkinan sudah terpapar," kata Donny. Persoalan seberapa jauh anak-anak itu terpapar, kata dia, harus betul-betul dipantau agar tidak.menimbulkan masalah keamanan di Indonesia.

2. Anak usia remaja dikhawatirkan sudah lebih terpapar radikalisme

Ilustrasi Teroris (IDN Times/Arief Rahmat)

Sedangkan, untuk anak-anak yang sudah berusia remaja, pemerintah cenderung mempertimbangkan lebih banyak hal untuk opsi pemulangan. Pemerintah khawatir mereka telah terpapar lebih jauh dengan radikalisme dan terorisme.

"Harus diperhatikan. Tidak lepas kemungkinan kalau remaja, mereka akan punya pegangan ideologis yang digunakan prinsipnya secara militan," kata Donny.

3. Jokowi ambil sikap takkan memulangkan sisa anggota ISIS eks WNI

Sekretariat Negara

Donny pun menyampaikan, Presiden Joko "Jokowi" Widodo tidak akan memulangkan 650 eks ISIS yang berasal dari Indonesia tapi telah kehilangan kewarganegaraannya. Jokowi menegaskan bahwa 650 orang mantan anggota ISIS itu tidak akan dipulangkan demi Keselamatan 250 juta jiwa penduduk Indonesia yang menjadi prioritas dari pemerintah.

"Presiden tegas tidak memulangkan. Artinya, presiden mementingkan keselamatan dan keamanan jutaan warga Indonesia di sini," kata Donny.

Baca artikel menarik lainnya di IDN App. Unduh di sini http://onelink.to/s2mwkb