Pemerintah Serahkan ke Perusahaan soal WFH untuk Kurangi Polusi Udara

11 Agu 2023, 16:27 WIB

ilustrasi polusi udara (ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat)

Jakarta, IDN Times - Kualitas udara yang buruk di Jakarta membuat kebijakan Work From Home (WFH) kembali digaungkan.

Menanggapi hal tersebut, Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (Dirjen PPKL) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Sigit Reliantoro, meminta agar perusahaan rutin mengecek informasi kualitas udara yang tersedia di sejumlah aplikasi untuk mengambil kebijakan tersebut.

Meski demikian, kebijakan WFH di swasta tergantung keputusan dari manajemen perusahan, bukan pemerintah.

"Informasi kualitas udara tadi kan sudah tersedia di berbagai website. Nah, itu bisa digunakan masing-masing manajemen untuk menentukan, apakah perlu WFH atau tidak," ujar Sigit dalam konferensi pers di Kantor Dirjen PPKL, Jakarta, Jumat (11/8/2023).

"Fleksibilitasnya kita berikan kepada masing-masing lembaga untuk mengambil keputusan sendiri," imbuhnya.

1. Pemprov imbau WFH saat KTT ASEAN

Ilustrasi Jakarta (IDN Times/Sunariyah)

Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo, menambahkan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan mengeluarkan kebijakan WFH khusus untuk sekolah dan perkantoran yang dekat dengan pelaksanaan KTT ASEAN yang di gelar 5-6 September 2023.

"Untuk penerapan lebih lanjut ini tentu kami akan melakukan kajian lebih lanjut, untuk lingkungan Pemprov Jakarta berdasarkan FGD yang dilakukan beberapa waktu lalu, kita sudah melakukan uji coba penerapan fleksibilitas jam kerja maksimal 2 jam atau 120 menit," katanya.

2. Warga diimbau rutin cek kualitas udara

aplikasi Nafas (Dokumentasi Nafas)

Pada kesempatan yang sama, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (LH) DKI Jakarta, Asep Kuswanto, mengimbau warga Ibu Kota agar rutin mengecek kondisi kualitas udara melalui aplikasi sesuai standar nasional, misalnya super-app Jakarta, JAKI; Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG); atau Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU).

"Bisa dicek kondisi kualitas di Jakarta pada hari ini seperti apa. Lalu, melakukan upaya-upaya preventif untuk mencegah atau mengurangi dampak (polusi udara) bagi warga Jakarta misal dengan menggunakan masker, mengurangi aktivitas di luar, dan sebagainya," terangnya.

3. Pakar kesehatan setuju ada WFH karena polusi udara buruk di Jakarta

Ilustrasi Polusi Udara. (IDN Times/Anata)

Di sisi lain, wacana adanya kebijakan WFH untuk mengurangi polusi udara Jakarta, disambut baik Pakar Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Profesor Zubairi Djoerban. Dia menilai harus ada solusi serius untuk menangani polisi udara yang semakin buruk, salah satunya WFH.

“Saya setuju dengan usulan WFH yang sebelumnya pernah diterapkan saat pandemik COVID-19. Saat itu kualitas kerja rasanya tetap bagus, dan dilaporkan juga bahwa kualitas udara kita jadi membaik,” ujarnya melalui akun Twitter-nya.