Pemerintah Tak Tetapkan Bencana Nasional, Amnesty: Karena Takut Asing?

Menurut Usman, terjadinya bencana ekologis di Sumatra harus jadi pengingat bagi pemerintah agar setiap kebijakan harus sejalan dengan hak asasi manusia, satwa, dan lingkungan hidup.

"Tragedi ini ialah pengingat akan kewajiban Indonesia untuk memastikan segala kebijakan harus konsisten dengan hak asasi manusia, hak satwa, dan lingkungan hidup," tuturnya.

Terlebih, kata Usman, pegiat dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) di bidang lingkungan sudah banyak yang memperingatkan pemerintah soal kerusakan hutan di Sumatra. Namun sayangnya, para pemangku kepentingan justru meremehkan imbauan tersebut.

"Pemerhati lingkungan telah memperingatkan Indonesia akan meningkatnya bahaya deforestasi di berbagai wilayah seperti Sumatra. Namun itu sering kali diremehkan. Pemerintah menutup mata dan hati dengan memilih perluasan perkebunan sawit," tegas Usman.

Usman lantas mengatakan, bencana di Sumatra adalah krisis iklim yang disebabkan manusia, membuat peristiwa cuaca ekstrem lebih mematikan karena memicu banjir besar dan tanah longsor dengan skala besar.

Parahnya lagi, masyarakat yang terkena dampak bencana ini hampir tidak berkontribusi terhadap emisi gas rumah kaca. Namun masyarakat yang harus membayar kelambanan pemerintah terhadap perubahan iklim dan mengatasi deforestasi.

"Tidak ada solusi untuk kehancuran ini tanpa peta jalan keadilan iklim. Tidak ada keadilan iklim tanpa hak asasi manusia. Indonesia harus menghentikan pembabatan hutan. Legal atau ilegal hanya status formal yang tidak boleh mengabaikan pembabatan hutan, hak asasi manusia, dan juga hak hidup para satwa Indonesia yang indah dan beraneka ragam," imbuh Usman.