Pemkot Depok Imbau Pabrik Libur, Buruh: Upah Juga Ikut Libur

Ketua Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) cabang Depok, Wido Pratikno mengatakan posisi buruh yang sudah rentan dalam rezim kerja hari ini semakin rentan kondisinya karena pandemi COVID-19.

Kondisi buruh harian, kata dia, bisa sengsara selama masa WFH karena perusahaan tak membayar upahnya bila buruh bersangkutan tak bekerja.

“Kalau yang ikut serikat pekerja mungkin bisa agak lega karena pasti kami advokasi, tapi kalau yang gak ikut, bisa dipastikan upahnya ikutan libur,” kata Wido kepada IDN Times, Selasa (31/3).

Dia menambahkan, posisi tawar buruh semakin terpojok karena perusahaan sebisa mungkin memanfaatkan momen WFH ini untuk lari dari tanggung jawab. “Lha wong UU nomor 13/2003 tentang Ketenagakerjaan aja perusahaan masih banyak yang melanggar. Di waktu normal saja masih banyak buruh dibayar di bawah standar. Nah dengan momen ini perusahaan bisa tambah sesuka hati, bahkan terancam PHK,” katanya.

Apa yang disuarakan Wido, selaras dengan tuntutan dari Gerakan Buruh Bersama Rakyat (GEBRAK), yang menentang SE Menteri Ketenagakerjaan RI nomor M/3/HK/.04/III/2020 tentang perlindungan pekerja/buruh dan kelangsungan usaha dalam rangka pencegahan dan penanggulangan COVID-19, karena dianggap melindungi pengusaha dengan membuka peluang terjadinya pemotongan upah atau bahkan peniadaan upah.

“Surat edaran itu mengizinkan adanya perubahan besaran dan waktu pembayaran upah sesuai kesepakatan antara pengusaha dan pekerja/buruh yang pada kenyataannya hanya dimaknai sebagai "pemaksaan keinginan pengusaha dan buruh harus menerimanya" karena posisi tawar yang tidak seimbang antara pengusaha dengan buruh,” kata Juru Bicara GEBRAK, Nining Elitos dalam keterangan tertulisnya yang diterima IDN Times.

GEBRAK, ujar dia, mendesak pemerintah agar mengeluarkan kebijakan insentif untuk mengurangi beban pekerja harian, berpenghasilan rendah. “Insentif tersebut dapat berupa pembebasan tagihan listrik, gas, air bersih, iuran BPJS Kesehatan, iuran BPJS Ketenagakerjaan, relaksasi kredit pemilikan rumah (KPR), dan kredit pemilik kendaraan,” ucapnya.

Dia juga mengatakan kondisi buruh lepas dalam masa WFH ini kesulitan bertahan hidup akibat hilangnya ladang nafkahnya. Sementara bila memaksakan bekerja yang jadi taruhan adalah nyawa. Akan tetapi, negara tak sampai melihat sedetail itu dan justru melihat dari sudut pandang pemodal.

“Mereka yang diupah harian, bekerja dalam kontrak singkat, dan sering kali dibayar murah kini dalam kondisi frustasi akibat hilangnya pekerjaan untuk mereka,” kata Nining.

Getir lain yang dirasa buruh adalah bayang-bayang PHK. Dari temuan kasus GEBRAK, kata dia, didapati masifnya gelombang PHK akibat krisis COVID-19.

“Sektor industri padat karya yang berorientasi ekspor seperti garmen, tekstil dan alas kaki mulai melakukan PHK seiring dengan menurunnya permintaan akibat dari Eropa dan Amerika. Begitu juga di sektor-sektor industri lainnya, katanya.

Oleh karena itu, dia melanjutkan, GEBRAK mendesak pemerintah memberikan jaminan agar tidak ada PHK selama krisis COVID-19 da menindak tegas bagi perusahaan yang masih melakukan PHK.