Pemprov Jatim Terima Insentif Fiskal Rp6,2 Miliar

18 Sep 2024, 16:19 WIB

Pemerintah Provinsi Jawa Timur menerima dana insentif fiskal senilai Rp6,2 miliar dari Wakil Presiden Ma'ruf Amin kepada Penjabat (Pj.) Gubernur Jatim Adhy Karyono di Auditorium Sekretariat Wakil Presiden, Jakarta, Rabu (18/9). (dok. Pemprov Jatim)

Jakarta, IDN Times - Pemerintah Provinsi Jawa Timur menerima dana insentif fiskal senilai Rp6,2 miliar. Dana tersebut diserahkan dari Wakil Presiden Ma'ruf Amin kepada Penjabat (Pj.) Gubernur Jatim Adhy Karyono di Auditorium Sekretariat Wakil Presiden, Jakarta, Rabu (18/9).

Pemprov Jatim dinilai berhasil merancang kebijakan strategis dalam program penanggulangan kemiskinan ekstrem. Menurut Adhy, insentif fiskal ini akan digunakan untuk memperkuat penyaluran bantuan bagi masyarakat miskin, terutama untuk mempercepat pencapaian target 0 persen kemiskinan ekstrem di 2024.

“Hari ini kita mendapatkan penghargaan terhadap penanganan kemiskinan ekstrem di Jatim yang penurunannya sangat signifikan. Tahun 2024 kita sesuaikan dengan target nasional mendekati 0 persen. Insyaallah Jatim dengan strategi kebijakan yang diterapkan sesuai aturan, kita bisa mencapai itu," kata Adhy.

“Berdasarkan Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) per Maret 2024 tercatat, pada 2020 kemiskinan ekstrem Jatim mencapai 4,40 persen atau 1.812.210 jiwa penduduk. Sementara per Maret 2024, kemiskinan ekstrem Jati berada di angka 0,66 persen atau 268.645 jiwa penduduk,” tambahnya.

1. Beberapa strategi yang dijalankan Pemprov Jatim

Menurut Adhy, ada beberapa resep di balik kesuksesan Jatim mampu menurunkan angka kemiskinan. Strategi pertama adalah dengan memenuhi kebutuhan dasar dan mengurangi beban pengeluaran berupa PKH Plus, Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas (ASDP), Pembiayaan Kesehatan Untuk Masyarakat Miskin (Biakesmaskin) Pendidikan Gratis Berkualitas (KANTISTAS) melalui Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP).

Strategi kedua yaitu meningkatkan pendapatan berupa Program Pemberdayaan Usaha Perempuan (Jatim Puspa), Program Pemberdayaan Ekonomi Kolaboratif, Inklusif, Berkelanjutan, Mandiri dan Sejahtera (Peti Koin Bermantra).

“Kemudian Program Kredit Sejahtera (Prokesra), bantuan permodalan untuk bumdesa, bantuan usaha untuk Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dan bantuan usaha untuk Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE),” jelasnya.

Strategi ketiga mengurangi kantong-kantong kemiskinan dilakukan oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur, Kodam V/Brawijaya dan Lantamal V berupa rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu), kemudian jambanisasi serta program elektrifikasi.

Lebih lanjut, peran pilar-pilar kesejahteraan sosial mengentaskan kemiskinan di Jatim. Adhy menambahkan pengabdian yang diberikan pilar-pilar sosial membantu pemenuhan kebutuhan dasar bagi masyarakat miskin. Utamanya bidang kesehatan dan pendidikan, sehingga mereka mendapat kesetaraan untuk pemberdayaan ekonomi.

Dedikasi yang diberikan para pilar sosial ini, kata Adhy, tidak perlu diragukan lagi. Mengingat, mereka merupakan tenaga ajaib bagi masyarakat miskin, rentan maupun yang membutuhkan.

"Ini merupakan upaya baik sinergitas dan konvergen dengan seluruh program penanganan kemiskinan antara pemerintah pusat, provinsi kabupaten dan kota serta stakeholder lainnya," tegas Adhy.

2. Memaksimalkan pemanfaatan dana insentif fiskal

Wakil Presiden RI, Ma'ruf Amin saat mengunjungi Museumku Gerabah Timbul Raharjo di Kasongan Bantul. (Dok. Humas Pemda DIY)

Sementara itu, Wapres RI Ma'ruf Amin mengingatkan kepala daerah agar memaksimalkan pemanfaatan dana insentif fiskal untuk memperkuat program percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, terutama untuk kegiatan yang manfaatnya dirasakan langsung masyarakat.

“Kemudian memastikan target penerima program kemiskinan ekstrem menggunakan Data P3KE, agar intervensi lebih tepat sasaran dengan mengutamakan kelompok masyarakat miskin dengan akses terbatas, penduduk lansia, dan penyandang disabilitas,” katanya.

Selain itu, intensifkan sinergi dan kolaborasi antara kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, perguruan tinggi, dunia usaha, dan industri di sektor potensial.

"Selamat kepada seluruh kepala daerah yang telah berkinerja baik hingga berhasil mendapatkan penghargaan dana insentif fiskal tahun ini. Semoga insentif fiskal ini dapat mendorong kinerja lebih baik lagi dan semakin menjangkau kelompok keluarga miskin melalui berbagai program di daerah," ujarnya.

3. Optimis capai target penghapusan kemiskinan ekstrem

Ma'ruf Amin juga mengatakan bahwa pada tahun ini, pemerintah telah menargetkan penghapusan kemiskinan ekstrem mendekati 0 persen di Indonesia.

"Kita optimis target ini bisa tercapai mengingat tingkat kemiskinan ekstrem yang semula 1,12 persen pada Maret tahun lalu, sudah turun hingga 0,83 persen pada Maret tahun ini," kata Wapres.

Ia pun menganjurkan, agar program penanggulangan kemiskinan di berbagai tingkatan pemerintahan hendaknya bersifat inklusif, sinergis, dan tepat sasaran.

Untuk itu, demi meningkatkan penyasaran program, pemanfaatan Data Penyasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (Data P3KE) terus dioptimalkan.

"Ke depan, sistem penyasaran yang berlaku nasional dan terintegrasi perlu dikembangkan agar berbagai data yang ada di kementerian/lembaga terhubung satu sama lain," tutupnya. (WEB)