"Penambahan Jumlah Anggota DPR Tak Jamin Peningkatan Kinerja"

Sekjen FITRA, Yenny Sucipto mempertanyakan efektifitas penambahan kursi DPR ini. Dia mengaku tidak setuju dengan kebijakan tersebut. Menurutnya, yang perlu didahukukan adalah melakukan evaluasi terhadap kinerja di DPR, bukan menambah jumlah kursi. 

Selain itu, berdasarkan catatan FITRA, sejak tahun 2014 lalu kinerja DPR masih belum maksimal. Beberapa poin yang mereka soroti antara lain fungsi anggaran, kontrol, serta legislasi. Dia mencontohkan, pada tahun 2015-2016 lalu DPR hanya menyelesaikan dua Rancangan Undang-undang. Padahal target saat itu sebanyak 35 RUU. 

Menurutnya, jumlah kursi tidak terlalu berpengaruh besar dalam meningkatkan kinerja DPR. Yang terpenting adalah membangun sistem internal DPR itu sendiri. Selain itu, tolak ukur untuk melihat kinerja DPR adalah cara mereka dalam memperjuangkan kesejahteran rakyat. Jadi penambahan jumlah kursi DPR menurut Yenny tidak menjamin kinerja DPR juga akan lebih bagus.

Ketika sejumlah pihak menyorot tingginya kebutuhan anggota DPR per bulan dan beberapa tunjangan dan alat kelengkapan lainnya, Totok Daryanto, anggota Pansus RUUPP dari Partai Amanat Nasional (PAN) menegaskan bahwa penambahan anggaran DPR itu sendiri bukanlah masalah yang besar. Dia meyakini penambahan 15 anggota DPR baru akan bisa memberikan dampak pembangunan sistem demokrasi yang lebih baik di Indonesia.

Di sisi lain, pemerintah juga bisa mengambil kebijakan untuk tidak meningkatkan anggaran DPR apabila peningkatan kursi DPR ini nantinya benar-benar sudah diterapkan.  Pemerintah, menurut Totok, cukup mengatur kembali dana yang tersedia sehingga cukup untuk semua anggota DPR itu sendiri.