Pendukung Anies dan PKS Sebut Penembakan Eks Anggota FPI Langgar HAM

06 Apr 2021, 20:09 WIB

Sejumlah anggota tim penyidik Bareskrim Polri memperagakan adegan saat rekonstruksi kasus penembakan enam anggota laskar Front Pembela Islam (FPI) di Karawang, Jawa Barat, Senin (14/12/2020) dini hari (ANTARA FOTO/M Ibnu Chazar)

Jakarta, IDN Times - Hasil survei nasional Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) menunjukkan warga yang memilih Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, cenderung menganggap penembakan yang menewaskan eks anggota laskar Front Pembela Islam (FPI) pada Desember 2020, dilakukan tidak sesuai prosedur hukum.

Selain itu, bila dilihat dari sisi calon presiden yang didukung, kecenderungan terkuat mereka yang menganggap penembakan yang menewaskan eks anggota Laskar FPI itu tidak sesuai prosedur hukum, datang dari warga muslim yang mendukung Anies.

Temuan itu disampaikan Manajer Program SMRC Saidiman Ahmad, dalam hasil survei bertajuk “Sikap Publik Nasional terhadap FPI dan HTI” pada Selasa, 6 April 2021, di Jakarta. Survei berskala nasional itu dilakukan pada 28 Februari - 5 Maret 2021 dengan melibatkan 1.064 responden yang dipilih secara acak. Sementara, margin of error survei diperkirakan +/- 3,07 persen.

1. Sebanyak 52 persen pendukung Anies merasa penembakan kasus KM 50 melanggar HAM

Adegan dalam rekonstruksi kasus bentrokan anggota laskar FPI dengan polisi di titik ketiga, rest area Kilometer 50 jalan Tol Jakarta-Cikampek, Senin (14/12/2020). (IDN Times/Mahendra)

Ada sekitar 52 persen pendukung Anies merasa penembakan tersebut melanggar prosedur hukum yang bersandar pada prinsip hak asasi manusia (HAM).

Sebaliknya, kecenderungan terkuat mereka yang menyatakan penembakan tersebut sesuai prosedur hukum, datang dari warga muslim pendukung Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo 67 persen dan Menteri Sosial Tri Rismaharini 59 persen.

Temuan umum survei ini juga menunjukkan 37 persen warga muslim yang tahu kasus ini menilai, penembakan tersebut sesuai prosedur hukum yang bersandar pada prinsip HAM.

Manajer Program SMRC Saidiman Ahmad menyebutkan hal ini kurang lebih sama dengan mereka yang menganggap penembakan tersebut melanggar prosedur hukum yang bersandar pada prinsip HAM, yakni sebanyak 38 persen.

"Bila dianalisis lebih lanjut, terdapat kecenderungan yang menunjukkan siapa yang menganggap penembakan tersebut sesuai prosedur hukum dan yang tidak," tulisnya dalam keterangan tertulis, Selasa (6/4/2021).

2. Pendukung PKS beranggapan serupa

Tanggapan serupa juga muncul dari pendukung Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Ada kecenderungan terkuat muncul dari pendukung PKS, sekitar 73 menyatakan penembakan eks anggota Laskar FPI tidak sesuai prosedur hukum.

Sebaliknya, kecenderungan terkuat untuk menyatakan penembakan tersebut sesuai prosedur hukum datang dari warga muslim pendukung PDI Perjuangan, yakni sebanyak 62 persen.

3. Warga DKI dan etnik Minang juga menilai penembakan tak sesuai hukum

Survei ini juga melihat dari sisi etnik, yakni kecenderungan terkuat yang menganggap penembakan yang menewaskan eks anggota Laskar FPI tidak sesuai prosedur hukum datang dari warga muslim dari etnis Minang, yakni sebesar 92 persen.

Kemudian, sebanyak 59 persen warga DKI Jakarta yang beragama Islam menyatakan penembakan tersebut tidak sesuai prosedur hukum, dan kecenderungan terbalik datang dari warga muslim di Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) sebanyak 57 persen.