Peneliti BRIN Nilai Polemik Jabatan Kades Terkait Balas Budi di 2024

Siti Zuhro menegaskan agar Undang-Undang tentang Desa tak dikaitkan dengan urusan politik. Sebaliknya, jika UU Desa dibenturkan dengan kepentingan politik maka justru akan merugikan masyarakat desa.

"Jadi jangan dicampuri dengan politik seperti ini, ini politisasi desa namanya. Dan itu yang akan merugikan kita semua, padahal kantong-kantong penduduk itu ada di desa," ujar dia.

Dia mengatakan, anggaran desa yang besar tujuannya untuk menyejahterakan masyarakat bukan mempolitisasi.

"Jadi nawaitunya diberikan dengan undang-undang desa, digelontorkan uang yang gede itu tujuannya tidak lain adalah untuk mensejahterakan masyarakat desa, bukan untuk mempolitisasi," kata Siti Zuhro.

Dia juga mengatakan, jabatan yang diperpanjang membuka peluang politik balas budi, di mana kades mendukung balik parpol pada Pemilu 2024.

"Iya ujung-ujungnya ke sana (politik balas budi) jadinya. Itu yang tidak boleh dalam pendewasaan politik masyarakat kita. Kita kan harus matang menjadi tingkat ke atas wisdom, memiliki kebajikan. Kita tidak akan wisdom, terus berkompetisi terus ini akan membuat kita itu jadi tidak beradab," ujar dia.

Sementara itu, Ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia, mengimbau agar polemik masa jabatan kepala desa (kades) tidak dikaitkan dengan karena kepentingan politis jelang Pemilihan Umum (Pemilu) Serentak 2024 mendatang.

"Isu perpanjang jabatan kepala desa dikaitkan kepentingan politik Pemilu 2024 harus kita hindari," kata Doli ditemui selepas diskusi peluncuran hasil survei lembaga riset Algoritma di Jakarta Pusat, Senin (23/1/2023).

"Itu juga yang saya khawatirkan. Jangan sampai isu perubahan masa jabatan terkait dengan soal kepentingan menjelang Pemilu 2024," sambung Doli.

Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar menegaskan, bahwa perubahan masa jabatan kepala desa harus ditempuh melalui mekanisme revisi Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Dia mengatakan, alasan mendasar adanya revisi UU Desa adalah untuk menciptakan aturan yang mendukung perkembangan desa sebagai pembangunan nasional. Namun menurut dia, potensi perkembangan desa semakin besar jika masa jabatan kepala desa diperpanjang.

"Jadi menurut saya ini harus dikaji. Jadi jangan di situ (masa jabatan kepala desa) dulu, tapi kita masuk dulu dan kita sepakat kita akan merevisi undang-undang karena kita perlu memperkuat basis desa menghadapi pembangunan ke depan," jelas dia.