Penelitian Sel Dendritik Vaksin Nusantara Lanjut, Komisi IX Apresiasi

Melki mendorong para peneliti terus meneliti dan mencari produk anak bangsa yang sesuai kaidah nasional, bahkan internasional. Ia mengklaim Vaksin Nusantara sudah memenuhi kaidah internasional dan terdaftar di World Health Organization (WHO).

"Alat kesehatan sudah menggunakan Genose yang sudah dipakai di mana-mana sebagai alat testing, dan untuk obat atau vaksin kita mendorong agar Vaksin Nusantara atau sel dendritik ini bisa menjadi jawaban atas persoalan pandemik COVID-19 di Tanah Air," ujar dia. 

Melki memberikan apresiasi kepada relawan Vaksin Nusantara yang saat ini terdapat kurang lebih 27 orang di Semarang dan RSPAD Gatot Soebroto. Karena mereka merupakan orang yang berada di garda terdepan dan menjadi contoh untuk membuktikan bagaimana tesis dari para peneliti ini bisa dilakukan.

"Sebelum masyarakat mendapat banyak efek dari vaksin sel dendritik ini, para relawan inilah yang menjadi pahlawan-pahlawan, para orang yang siap menyerahkan badannya untuk menjadi contoh sebelum kita mengklaim atau akan meneruskan vaksin yang bersifat lebih besar lagi," kata dia. 

Perdebatan soal Vaksin Nusantara yang terjadi beberapa hari ini, menurut Melki, merupakan bagian dari kecintaan masyarakat dan para peneliti untuk bersama-sama menemukan, mencari serta mendapatkan obat dan alat kesehatan terbaik.

"Vaksin Nusantara memberikan semacam pendobrak agar kita semua bisa mulai memahami bahwa produk-produk dalam negeri berpotensi untuk dipakai dalam negeri sebagai tuan rumah sendiri, dan bahkan bisa juga menjadi solusi bagi negara lain, bahkan dunia," ujar dia.

TNI menandatangani Nota Kesepahaman dengan Kementerian Kesehatan dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) terkait penelitian Vaksin Nusantara. Dalam kerja sama tersebut ditegaskan vaksin gagasan mantan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto itu hanya untuk kepentingan penelitian dan pelayanan kesehatan, bukan uji klinis yang harus seizin BPOM untuk kepentingan komersial.

"Penelitian yang akan dilakukan di RSPAD Gatot Soebroto ini selain memedomani kaidah penelitian sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan, juga bersifat autologus yang hanya dipergunakan untuk diri pasien sendiri, sehingga tidak dapat dikomersialkan dan tidak diperlukan persetujuan izin edar," tulis Dinas Penerangan TNI AD, Senin, 19 April 2021.

Kerja sama tersebut ditandatangani Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Andika Perkasa, dan Kepala BPOM Penny K Lukito di Markas Besar TNI AD, Jakarta, Senin, 19 April 2021 pagi.

Penelitian ini ditegaskan bukan merupakan kelanjutan dari uji klinis adaptif fase 1 vaksin yang berasal dari sel dendritik autolog yang sebelumnya diinkubasi dengan spike protein severe acute respiratory syndrome coronaVirus-2 (SARS-CoV-2) pada subjek yang tidak terinfeksi COVID-19 dan tidak terdapat antibodi anti SARS-CoV-2.

"Karena uji klinis fase 1 yang sering disebut berbagai kalangan sebagai program Vaksin Nusantara ini masih harus merespons beberapa temuan BPOM yang bersifat Critical and Major.