Penerapan PSBB di Depok Terhalang Anggaran, Warga Miskin Baru Terancam

13 Apr 2020, 06:00 WIB

Wali Kota Depok Mohammad Idris (IDN Times/Rohman Wibowo)

Depok, IDN Times - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan Kota Depok jadi satu di antara lima wilayah di Jabar yang bakal menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk menanggulangi pandemik virus corona atau COVID-19, pada Rabu (15/4). Keputusan tersebut diambil setelah mengadakan rapat koordinasi dengan lima kepala daerah di Jabar.

“PSBB di lima wilayah (Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Depok, Kota Bekasi, dan Kabupaten Bekasi) ini akan dimulai di Rabu pukul 00.00 dini hari 15 April selama 14 hari. Nanti akan dievaluasi, apakah (PSBB) diteruskan atau dikurangi intensitasnya,” kata Ridwan dalam siaran pers virtual, Minggu (12/4).

Namun Wali Kota Depok Mohammad Idris masih gamang dengan penerapan PSBB di wilayahnya. Sebab, anggaran untuk menjamin kebutuhan rakyat selama PSBB yang bersumber dari APBD dirasa belum mencukupi.

Idris berujar pelaksanaan PSBB di Kota Depok bakal berjalan tertatih-tatih, seiring banyaknya warga terdampak COVID-19 yang harus ditanggung kehidupannya. Sebab, dalam masa pandemi ini, ada penambahan warga yang termasuk kelompok rentan miskin, terlebih mereka yang bergantung pada penghasilan harian, yang belum bisa melanjutkan aktivitas ekonominya karena ada pembatasan sosial.

“Kami terus terang APBD terbatas, apalagi untuk memberikan logistik kepada mereka yang terdampak,” kata Idris, Minggu (12/4).

1. Warga miskin baru karena COVID-19 terancam

Ilustrasi kemiskinan (IDN Times/Arief Rahmat)

Di Kota Depok, ada 77.408 orang yang tergolong fakir miskin. Jumlah itu kian bertambah selama masa pandemik COVID-19, karena terdata ada 71.000 Kepala Keluarga (KK) yang tercatat sebagai warga miskin baru.

Idris menjelaskan bantuan untuk warga miskin yang sebelumnya terdata berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) tak mengalami kendala, karena mereka sebelumnya sudah dibantu Program Keluarga Harapan dan kartu sembako dari Dinas Sosial. Namun bantuan untuk warga miskin baru diperkirakan tak berjalan mulus, karena terbatasnya anggaran.

“Untuk 71 ribu (warga miskin baru) hanya 50 persen yang bisa ter-cover,” kata dia.

(IDN Times/Arief Rahmat)

2. APBD minim, Wali Kota Depok ajak warga gotong-royong

Ilustrasi anggaran. IDN Times/Arief Rahmat

Untuk diketahui, anggaran yang digelontorkan Pemkot Depok dalam penanganan COVID-19 sekira Rp70 miliar. Dana itu bersumber dari biaya tak terduga (BTT). Sementara, APBD 2020 yang disahkan DPRD pada November 2019 mencapai Rp2,9 triliun.

Idris beranggapan, APBD tak bisa dijadikan tumpuan satu-satunya dalam menjamin kebutuhan warga. Selama masa pandemi virus corona, Pemkot Depok bergantung pada bantuan sejumlah pihak, salah satunya gotong-royong warga melalui Kampung Siaga COVID-19.

“Dari sana muncul solidaritas masyarakat. Kalau gak dilakukan kita akan habis habisan APBD kita,” ujar dia.

3. Pemkot Depok berharap bantuan pemerintah pusat dan provinsi

Ilustrasi bantuan sosial. (ANTARA FOTO/Wahdi Septiawan)

Idris mengatakan kekurangan anggaran akan ditambal melalui uluran bantuan pemerintah provinsi, yang dalam waktu dekat memberikan bantuan senilai Rp500 ribu bagi setiap kepala keluarga (KK) terdampak COVID-19.

“Kita kirim hari Rabu dan Kamis pada saat pemberlakuan PSBB. Bantuan logistik berupa sembako dan uang tunai di daerah Bodebek, kemudian menyusul seminggu kemudian bantuan pemerintah pusat juga akan segera didistribusikan," kata Ridwan Kamil.

Sedangkan, bantuan lain yang tengah diharapkan Pemkot Depok, yaitu bantuan dari pemerintah pusat yang dikabarkan sudah menyiapkan bantuan khusus untuk 3,7 juta keluarga penerima manfaat di Jabodetabek.

“Bantuan sosial sembako untuk wilayah Bodetabek diberikan kepada 1,6 juta jiwa atau 576 ribu KK sebesar Rp600 ribu per bulan selama tiga bulan dengan total angaran Rp1 triliun," kata Presiden Joko Widodo pada Kamis (9/4) lalu.