Penetapan KKB sebagai Teroris Dinilai Bisa Ancam Keamanan Warga Papua

Wahyudi menjelaskan, dalam penetapan itu pemerintah tidak secara spesifik menyebutkan siapa kelompok yang dimaksud dengan KKB. Namun, apabila merujuk pada pernyataan Ketua MPR Bambang Soesatyo, jelas pihak yang disebut KKB adalah Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat dan Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM).

Secara yuridis, pemerintah mendasarkan keputusannya ini pada ketentuan Pasal 1 angka 2 UU No. 5 Tahun 2018 tentang Perubahan UU No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (UU Terorisme).

"Dalam pasal tersebut, 'politik' disebutkan sebagai salah satu motif yang membuat tindakan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, Iingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional bisa disebut sebagai tindakan terorisme," katanya.

Menurutnya, melalui penggunaan pasal tersebut, pemerintah dinilai sedang mengerangkai aspirasi kemerdekaan rakyat Papua. Aspirasi tersebut sebagiannya memilih jalan perjuangan bersenjata, sebagai salah satu motif yang membuat aksi-aksi kekerasan yang juga turut menimpa sebagian sipil beberapa waktu belakangan sebagai aksi terorisme.

"Dalam diskursus akademik mengenai terorisme, pertimbangan memasukkan politik sebagai sebuah motif dari tindakan kekerasan memang telah membawa sebagian para ahli untuk melihat kemungkinan kelompok etno-nasionalisme separatisme, yang sepintas mirip dengan apa yang terjadi di Papua, sebagai tindakan terorisme." katanya.

Selanjutnya, Wahyudi mengatakan, penyematan label teroris terhadap gerakan-gerakan politik yang bertujuan meraih cita-cita kemerdekaan, justru dilakukan oleh banyak negara secara serampangan. Misalnya, tindakan pelabelan teroris terhadap gerakan kemerdekaan dalam kasus Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di bawah pemerintahan Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri.

"Kala itu melalui Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan bahwa GAM merupakan kelompok teroris yang perlu dilawan lewat cara-cara militer. Belajar dari apa yang telah terjadi di Aceh, pelabelan yang bertujuan untuk membasmi satu gerakan yang berakar pada aspirasi etno-nasionalis, hanya akan membawa dampak destruktif yang mengorbankan nilai-nilai Hak Asasi Manusia," katanya.

Di luar permasalahan konseptual, Wahyudi menjelaskan bahwa penyematan status terorisme terhadap TPNPB-OPM ini juga memiliki permasalahan dalam konteks hukum pidana di Indonesia. Sebab etno-nasionalis separatisme dan terorisme, memiliki akar yang berbeda.

"Secara khusus, UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia lahir pasca-Bom Bali 2002, dimana berkembang begitu massif religious-motivated terrorism, yang memiliki akar berbeda dengan hadirnya delik-delik keamanan negara sebagaimana diatur oleh KUHP, yang hadir lebih dulu. Bahkan secara khusus Gus Martin (2017), membedakan antara terorisme ideologis dengan terorisme agama, yang harus direspon secara berbeda pula dalam penanganannya," katanya.

"Tepat karena semangat itulah, pelabelan teroris kepada TPNPB-OPB melalui UU Terorisme tidak bisa dibenarkan karena akan memiliki implikasi serius pada pembungkaman seluruh ruang demokrasi dan penegakan HAM yang terkait dengan akar tuntutan kemerdekaan rakyat Papua," lanjutnya.

Berangkat dari penjelasan tersebut, ELSAM dan ICJR mendesak empat hal berikut ini:

1. Presiden Joko Widodo memerintahkan kepada Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan untuk menilai kembali (review) dan mencabut penetapan KKB sebagai kelompok teroris karena akan berdampak serius bagi persoalan HAM
2. Presiden Joko Widodo untuk menempuh jalan damai dengan cara-cara dialog yang bermartabat melibatkan seluruh aktor pemangku kepentingan yang terlibat dalam perjuangan Papua selama ini
3. Presiden Joko Widodo harus melakukan pendekatan persuasif dengan mengedepankan dialog dengan semua elemen masyarakat di Papua, alih-alih menggunakan pendekatan represif dan militeristik
4. Presiden Joko Widodo memerintahkan Panglima TNI dan Kapolri untuk mengevaluasi kembali operasi-operasi keamanan di Papua, yang menjadi dasar pengiriman atau penambahan pasukan TNI/Polri di Papua, sampai dengan jelasnya “status keamanan” Papua.