Jakarta, IDN Times - Meskipun pemilihan presiden dan wakil presiden telah berakhir, namun aktivitas cyber troops (pasukan siber) atau yang lebih dikenal dengan istilah buzzer di ranah propaganda politik, belum juga berakhir.
Bahkan, baru-baru ini sebuah penelitian dari Universitas Oxford dan Institut Internet Oxford, Inggris membuktikan bahwa Indonesia adalah salah satu dari 70 negara yang terdeteksi memiliki buzzer.
Menanggapi hal itu, pengamat politik Ujang Komaruddin menilai bahwa kerja-kerja buzzer tidak akan pernah berakhir, karena terus dimanfaatkan oleh sejumlah elite partai politik.
“Buzzer itu dibentuk, lalu diproduksi, lalu dipelihara untuk mengokohkan atau membangun pencitraan dan untuk menghancurkan lawan. Itu yang terjadi di pilpres kemaren,” kata Ujang saat dihubungi IDN Times, Minggu (6/10).
Ujang mengatakan, tidak kaget jika ada riset yang menyebut bahwa Indonesia adalah salah satu negara yang memanfaatkan buzzer sebagai propaganda politik.
“Karena memang di zaman digital ini, pasukan cyber lebih penting daripada jumlah massa (kampanye) yang banyak itu. Ini (buzzer) yang menjadi kekuatan capres dan cawapres,” tuturnya.
Ujang menambahkan, para buzzer tersebut juga akan terus dipelihara oleh para elite politik, untuk melawan serangan dari buzzer lawan di media sosial jika dibutuhkan.
“Justru kalau dibubarkan akan kecolongan diserang buzzer yang lain. Jadi buzzer itu bukan hanya setelah pilpres dibuang, tapi dipelihara. Itu yang saya kira kenapa masih ada,” jelasnya.
Lebih jauh ia menjelaskan, kerja para buzzer akan terhenti jika mereka telah merasa dikecewakan lantaran janji-janji politik setelah pilpres tidak dipenuhi oleh elite partai politik.
“Misalkan si A buzzer, pasti dijanjikan oleh capres-cawapres 'nanti kamu (buzzer) kalau saya jadi (menang pemilu) masuk Istana, atau nanti jadi komisaris atau duta besar'. Nah kalau janjinya tidak ditepati, maka akan kecewa dan dia berhenti atau berpindah kepada buzzer lawan,” ungkapnya.