Jakarta, IDN Times - Analis politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia (UAI), Ujang Komaruddin, menilai salah satu topik yang dibahas dalam pertemuan Surya Paloh dan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) pada 22 Februari 2023 lalu, yakni soal deklarasi resmi bagi Anies Baswedan. Sebab, di antara tiga parpol, kini tersisa Demokrat yang belum mendeklarasikan Anies secara resmi.
Demokrat akhirnya menyatakan sepakat mengusung Anies sebagai bakal capres hanya melalui keterangan tertulis atau rilis. Sementara, NasDem dan PKS memberikan dukungan secara resmi dan besar-besaran di kantor DPP masing-masing.
Hal itu juga dikeluhkan oleh Wakil Ketua Umum Partai NasDem, Ahmad Ali. Ia mengatakan hingga saat ini, Demokrat hanya memberikan dukungan melalui pernyataan.
Ahmad mewanti-wanti bahwa sikap mengusung Anies harus melalui mekanisme internal partai. Dampaknya, keputusan tersebut memiliki kekuatan hukum.
"Kelihatannya memang ke sana (tujuan pertemuan). NasDem meminta kejelasan dari Demokrat yang sudah menyatakan dukungan ke Anies, tapi belum secara resmi dilakukan," ungkap Ujang kepada IDN Times melalui telepon pada Minggu, (26/2/2023).
"Sebab, bila dukungan hanya disampaikan dalam bentuk pernyataan, maka bisa membahayakan NasDem dan PKS. Koalisi terancam tidak jadi (terbentuk)," tutur dia lagi.
Di sisi lain, Ujang melihat masa ada tarik ulur antara Demokrat dengan NasDem. Bila NasDem ingin Demokrat segera mendeklarasikan Anies secara resmi, maka hal tersebut bisa dijadikan daya tawar untuk mendorong agar AHY yang dijadikan cawapres mantan Gubernur DKI Jakarta itu.
"Ibaratnya Demokrat mau bilang kalau Anda desak-desak kami agar (deklarasikan) Anies sebagai capres segera, maka saya dong cawapresnya. Kira-kira Demokrat mau bilang itu," katanya.
Lalu, apa yang terjadi bila titik temu soal isu cawapres ini tidak terjadi?