Jakarta, IDN Times - Pengamat politik dari Universitas Indonesia menyayangkan langkah kontroversial yang dilakukan staf khusus (stafsus) Presiden Andi Taufan Garuda Putra, yang memanfaatkan surat berkop Sekretariat Kabinet untuk memasarkan perusahaan pribadinya, PT Amartha.
Menurut Ari, hal tersebut sangat memalukan. Selain merusak nama kelembagaan, aksi tidak terpuji ini juga mengundang sinis terhadap cara Istana menangani kasusnya.
Meski Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Donny Gahral menyebut Istana telah melakukan teguran keras, namun langkah tersebut dinilai hanya basa-basi belaka.
"Cara-cara yang dilakukan Andi Taufan sangat tercela, menggunakan kedudukannya untuk kepentingan pribadi. Berbungkus momentum penanganan COVID-19 dengan mendompleng institusi negara, sungguh tidak bisa dimaafkan hanya dengan teguran,” kata Ari kepada IDN Times melalui keterangan tertulisnya, Rabu (15/3).
Ari menegaskan, harusnya Presiden Joko “Jokowi” Widodo langsung memecat sekaligus membubarkan saja keberadaan staf khusus yang menurutnya tidak memberikan kontribusi kepada negara. Lebih baik anggaran mereka dialihkan ke penanganan COVID-19.
“Presiden terlalu banyak staf dan keberadaannya justru 'merecoki' fungsi lembaga lain. Sejak awal, saya melihat pembentukan staf khusus ini hanya menampung keberadaan kaum millennial, tetapi seharusnya tidak dalam posisi staf khusus. Lagipula ini periode terakhir masa jabatan kedua dari Jokowi, sehingga aura Istana tidak sedang dalam kampanye," katanya menegaskan.
Dosen di Fakultas Komunikasi UI ini menilai, apa yang dilakukan Andi Taufan dapat berimbas negatif terhadap keseriusan Jokowi dalam memerangi wabah COVID-19 di Tanah Air.
“Langkah terbaik yang harus dilakukan Jokowi adalah memecat Andi Taufan serta membubarkan keberadaan staf khusus. Akan lebih elok jika Andi Taufan sendiri yang mundur,” ujarnya.
“Klaim Amartha yang mengaku bekerja sama dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi juga harus diusut tuntas. Apakah pola kerja samanya dilakukan secara benar atau menggunakan jalur potong kompas," katanya menambahkan.
Lebih jauh Ari menambahkan, keberadaan staf khusus juga sering melebihi porsi tugasnya. Semisal fungsi juru bicara Istana yang kerap diambil dan tugas menteri juga sering diserobot karena pernyataan lintas bidang.
“Serta kali ini terbukti seorang staf khusus bisa mengeluarkan surat hingga ke camat-camat. Entah sudah berapa ratus atau ribu camat yang sudah mendapat surat 'abal-abal' ini,” katanya menegaskan.