Jakarta, IDN Times - Direktur Eksekutif Indef Tauhid Ahmad menilai permasalahan bantuan sosial (bansos) antara Pemrintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, dengan Kementerian Sosial (Kemensos) perlu diselesaikan dari tingkat paling bawah, yakni RT dan RW.
"Harus melibatkan unsur paling bawah RT/RW, kemudian ada Tim Satgas Terpadu Penanganan COVID-19 di level kelurahan yang ada pengintegrasian data, sehingga bisa connect ke (data) pusat," kata Tauhid saat dihubungi IDN Times, Kamis (7/5).
Jika permasalahan ini tidak diselesaikan dari level bawah, Tauhid khawatir akan muncul kerawanan sosial. Terlebih, dengan meningkatnya masyarakat miskin akibat terdampak virus corona.
"Di lingkungan kriminalitas muncul karena susah makan dan tidak terjangkau bansos dan nilainya relatif kecil. Misal, Rp600 ribu, dengan pengeluaran di Jakarta yang besar dengan UMP Rp3,5-4 juta, apalagi dengan tidak ada penghasilan itu sulit," ujar dia.
Tauhid mendorong pemerintah meningkatkan koordinasi dan keakuratan data penerima bansos. Pemerintah harus saling membuka data by name, by address dan NIK.
"Kemudian terhubung dengan data-data lain seperti BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan dan akses bank. Apakah benar orang-orang ini terdampak atau tidak, kan kelihatan," kata dia.
Tauhid tidak membantah pemerintah akan menghadapi kesulitan dengan bertambahnya masyarakat miskin terdampak COVID-19. Namun, hal itu seharusnya bisa diselesaikan dengan mengacu data yang ada sebelumnya.
Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), pada Maret 2019, persentase penduduk miskin DKI Jakarta pada Maret 2019 adalah 3,47 persen atau sebesar 365,55 ribu orang.
"Yang kena PHK, pendatang, dan sebagainya itu kan sekarang yang menyebabkan data itu tiba-tiba masuk verifikasi sulit di lapangan. Ini dinamis. Bulan ini hanya sekian, tapi bulan depan bisa nambah lagi," kata Tauhid.
Diberitakan sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta meminta bantuan pemerintah pusat untuk menalangi dana bantuan sosial, lantaran tidak memiliki anggaran untuk memberikan bantuan sosial kepada warganya.
"Kami dapat laporan, dari Menko PMK, ternyata DKI yang tadinya cover 1,1 juta warganya, mereka tidak punya anggaran dan minta pemerintah pusat yang covering terhadap 1,1 juta warga," ujar Sri Mulyani, Rabu (6/5).
Sementara, Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengatakan, data yang diberikan Pemprov DKI Jakarta ke Kemensos adalah data bantuan gubernur, sementara RW hingga RT punya data sendiri yang seharusnya dikirim ke Kemensos tapi tak dikirim.
"Ketika datang bantuan dari kita yang tercatat nuntut itu haknya, sementara yang didaftar nuntut juga sudah daftar kok gak dikasih? Bayangkan di lapangan," ujar Muhadjir.
"Karena itu saya ingatkan Pak Gubernur, 'Pak gubernur kan ada kesepakatan di rapat kabinet tidak begitu.' DKI sanggup 1,1 juta, kita siapkan yang 2,5 juta. Jadi, jangan diubah karena kalau diubah jadi kacau di lapangan," lanjut Muhadjir.