Pengamat Nilai Jokowi Tak Mungkin Depak Luhut dari Kabinet

18 Apr 2022, 17:46 WIB

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Pandjaitan (Instagram.com/luhut.pandjaitan)

Jakarta, IDN Times - Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia (UAI), Ujang Komarudin, menduga kuat Presiden Joko "Jokowi" Widodo tidak mungkin bakal mengganti Luhut Pandjaitan dari kursi Menteri Koordinator bidang kemaritiman dan investasi.

Ujang menilai, Luhut dianggap bukan sekadar teman saja, melainkan salah satu pilar penopang kekuasan Jokowi.

Analisis Ujang itu menanggapi desakan dari sejumlah pihak, termasuk PDI Perjuangan yang ingin agar Luhut mundur dari kursi menteri. PDIP bahkan secara terang-terangan menyebut Luhut biang kerok dari kampanye wacana penundaan pemilu 2024 dan penambahan masa jabatan presiden hingga tiga periode.

"Gak mungkin juga PDIP diam-diam meminta Jokowi untuk mengganti Luhut. Kalau pun didorong-dorong oleh PDIP gak akan diganti juga (oleh Jokowi). Salah satu pilar (kekuasaan) Jokowi adalah LBP (Luhut Binsar Pandjaitan)," kata Ujang ketika dihubungi IDN Times pada Minggu, 17 April 2022 lalu.

Sementara, menurut Ujang, wajar bila PDIP saat ini terlihat menyerang Luhut. Hal itu lantaran sejak awal, pihak yang diberi kewenangan Jokowi untuk mengatur berbagai hal adalah Luhut. Bukan PDIP selaku partai pemenang pemilu 2014 dan 2019.

"Apalagi PDIP kan partai pengusung Jokowi di pemilu. Nah, bahasa politiknya seharusnya mereka yang jadi angka pembagi kekuasaan. Mereka yang bisa mengatur kekuasaan di republik ini, tapi faktanya Jokowi malah lebih dekat ke Luhut gitu lho dan menikmati kekuasaan tersebut," kata dia.

Bentuk kekecewaan PDIP terhadap Jokowi sudah ditunjukkan secara jelas Ketua Umum Megawati Soekarnoputri ketika menggelar kongres di Bali pada 2019 lalu. Ketika itu, Mega memprotes keputusan Jokowi yang hanya memberikan empat kursi menteri bagi PDIP. Mantan Gubernur DKI Jakarta ketika itu hanya memberikan jatah empat kursi karena kader PDIP dianggap sudah menguasai parlemen.

"Akhirnya ketika dimasukkan lah Pramono Anung ke dalam kabinet," ujar Ujang memberikan analisisnya.

Apakah Jokowi benar-benar tidak tahu bahwa Luhut melakukan kampanye untuk memperpanjang masa jabatan presiden hingga tiga periode?

1. Luhut tak mungkin bergerak kampanyekan perpanjangan masa jabatan tanpa restu Jokowi

Joko WIdodo dan Luhut Binsar Pandjaitan (dok. Biro Pers Kepresidenan | ANTARA/HO-Kemenko Kemaritiman dan Investasi)

Menurut Ujang, selama ini Luhut bertindak selalu atas nama Jokowi. Luhut rela pasang badan, agar publik tak bisa melihat langsung bahwa di balik kebijakan yang kontroversial ada keterlibatan Jokowi.

"Kalau di ilmu hubungan internasional, ini semacam proxy war," kata dia.

Sehingga, tak mungkin Luhut bekerja seorang diri tanpa ada restu mantan Gubernur DKI Jakarta terkait isu penundaan pemilu 2024.

"Tidak mungkin (Luhut bekerja sendiri dan improvisasi)," ujar Ujang.

Hal tersebut bertolak belakang dengan sikap Jokowi yang memarahi sejumlah menteri karena mengampanyekan penundaan pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden di rapat kabinet paripurna pada 5 April 2022 lalu. Ia melarang sejumlah menteri itu berbicara soal isu penundaan pemilu 2024 dan menambah masa jabatan presiden.

"Jangan sampai ada lagi yang menyuarakan lagi mengenai urusan penundaan (pemilu 2024), urusan perpanjangan (masa jabatan). Nggak," kata Jokowi dalam video yang diunggah Sekretariat Presiden sehari sesudah rapat.

Ia meminta jajarannya agar fokus bekerja menghadapi persoalan yang kini dihadapi oleh masyarakat.

"Jangan menimbulkan polemik di masyarakat, fokus pada bekerja dalam penanganan kesulitan-kesulitan yang kita hadapi," beber dia.

Sebelum menyinggung isu tersebut, Jokowi menyampaikan soal pentingnya memiliki sense of crisis. Di tengah sulitnya situasi rakyat akibat kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok, kata Jokowi, para menteri harusnya bisa menyampaikan pernyataan yang lebih berempati.

"Sikap-sikap kita, kebijakan-kebijakan kita, pernyataan-pernyataan kita harus memiliki sense of crisis, harus sensitif terhadap kesulitan-kesulitan rakyat," ujar Jokowi.

Namun, dua minggu berlalu dari teguran Jokowi itu, tak ada gebrakan dari para menteri. Bahkan, Menteri ESDM, Arifin Tasrif, malah memberikan sinyalemen bahwa harga tarif listrik, gas elpiji tiga kilogram dan pertalite bakal naik.

2. Politikus PDIP tuduh Luhut biang kerok yang sebabkan mahasiswa demo

Masinton Pasaribu usai melakukan kunjungan kerja ke Polda Sumut, Rabu (4/12) (Prayugo Utomo/IDN Times)

Sementara, politikus PDIP, Masinton Pasaribu menyatakan secara blak-blakan ke publik bahwa Luhut merupakan biang kerok di balik wacana penundaan pemilu 2024. Akibatnya, mahasiswa turun ke jalan untuk berdemo pada 11 April 2022 lalu.

"Bahwa ada agenda tersembunyi untuk melakukan amandemen konstitusi lalu menambah periode masa jabatan presiden," ujar Masinton kepada media di Jakarta pada 12 April 2022 lalu.

Menurut Masinton, tuduhannya itu tidak dibuat-buat. Bahkan, operasi untuk tetap mengampanyekan agar masa jabatan presiden ditambah dikomandoi oleh Luhut.

"Ketua umum partai kan sudah bicara (mereka bertemu Pak Luhut). Kan mereka juga sudah jelas mengaku," kata Masinton.

Lebih lanjut, Masinton mendesak agar Luhut bertanggung jawab atas isu yang sudah dilempar ke publik. Salah satunya soal big data 110 juta warga sepakat Pemilu 2024 ditunda.

"Itu kan pernyataan Pak Luhut sudah membuat gaduh. Sehingga, anak-anak muda keluar dari kampus lalu menyampaikan protes. Kita harus memaknai protes dari mahasiswa sebagai bentuk penolakan terhadap sikap yang semena-mena," kata dia.

Ia menyebut, sejumlah elite di lingkaran Istana mencoba memaksakan agenda pribadinya kepada rakyat. Masinton pun mendesak agar pihak-pihak yang menjadi otak di balik kampanye penundaan Pemilu 2024 dan penambahan masa jabatan presiden tampil ke publik. Lalu, ia menjelaskan bahwa kampanye tersebut bukan keinginan Presiden.

"Perancang itu harusnya mengakui bahwa agenda itu bukan dari Presiden dan saya sudah bikin gaduh. Mohon maaf dan saya dengan ksatria harus berhenti dari jabatan saya," ujarnya memberikan usul bagi Luhut.

3. PDIP putuskan mundur dari agenda amandemen UUD 1945 karena khawatir adanya penyusup

Presiden RI ke-5 Megawati Soekarnoputri (ANTARA FOTO/Wahyu Putro A)

Lebih lanjut, Masinton mengakui bahwa ada instruksi langsung dari Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, agar partainya mundur dari pembahasan amandemen UUD 1945 di MPR. Padahal, semula PDIP mendukung amandemen untuk memasukkan poin mengenai Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN).

Menurut Masinton, alasan PDIP memutuskan menarik diri karena tahu ada agenda untuk menyusup ke dalam program amandemen, lalu yang diubah soal durasi masa jabatan presiden.

"Kami sampai harus mengorbankan agenda yang strategis (amandemen PPHN). Kita tarik dulu. Politik itu kan sama seperti dunia intelijen, gak perlu harus dirasa, tapi aromanya bisa dicium," kata Masinton.

Ia menambahkan jika PDIP memilih mundur sejenak sambil mengatur ulang strategi. Partainya, kata Masinton, tidak ingin sistem ketatanegaraan sampai hancur.

"Kami ingin konstitusi dijadikan panduan atau rambu dalam bernegara. Itu yang kerap disampaikan oleh Mba Puan Maharani sebagai Ketua DPR. Beliau sudah menyampaikan agenda pemilu sudah disepakati antara pemerintah dan DPR yakni 14 Februari 2024," katanya lagi.