Jakarta, IDN Times - Analis politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia (UAI), Ujang Komaruddin, menilai peluang Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD untuk menjadi capres pada Pemilu 2024 tergolong berat. Sebab, tidak semua partai politik bersimpati dengan langkah yang dilakukan oleh Mahfud. Termasuk dalam mengungkap transaksi mencurigakan senilai Rp349 triliun.
"Untuk bisa dipertimbangkan menjadi capres kan banyak variabel dan faktornya. Satu, faktor partai politik, dua, elektabilitas, ketiga, faktor bandar politik atau pendonor. Mau dikalkulasi apapun, saya belum melihat ada loncatan akan membuat Pak Mahfud MD bisa menjadi tiga besar capres yang ada," ungkap Ujang ketika dihubungi IDN Times melalui telepon, pada Minggu (26/3/2023).
Ia pun menyebut, meski sikap Mahfud dalam membongkar berbagai kasus hukum didukung oleh publik, tetapi belum tentu hal tersebut disetujui oleh partai politik. Ujang memberikan contoh kalimat yang pernah disampaikan oleh politikus PDI Perjuangan, Arteria Dahlan, yang justru mengancam Mahfud soal ancaman bui seandainya membuka laporan Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK) ke ruang publik.
"Orang yang terbuka dan mengusut kasus berhadapan dengan partai-partai yang sampai saat ini masih korup lah," tutur dia.
Ujang pun sepakat dan mendorong Mahfud untuk membongkar sejumlah kasus hukum yang mandek, seperti pembunuhan polisi yang melibatkan mantan Kadiv Propam Mabes Polri Ferdy Sambo, penyitaan aset Badan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), dan ketiga soal dugaan transaksi mencurigakan senilai Rp349 triliun.
"Kan di tingkat elite itu banyak permufakatan jahat. Makanya di tingkat elite pun banyak yang tidak setuju langkah Mahfud," katanya.
Itu sebabnya dalam konteks pencapresan, ia mengaku tak yakin parpol-parpol bersimpati ke Mahfud. Meskipun mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu membuka tabir kasus-kasus korupsi di negara ini.
Munculnya nama Mahfud sebagai kandidat alternatif sudah mulai terdengar. Sejumlah orang yang tergabung di dalam Lintas Kajian Pemerhati Pembangunan Indonesia (LKPPI) mulai mendorong agar Mahfud bersedia maju di Pemilu 2024.
Lalu, mengapa Mahfud dianggap lebih berpeluang menang bila diusung sebagai cawapres?