Gibran bisa mundur sukarela atau melalui jalan konstitusi
Mahkamah Konstitusi bisa mengeluarkan putusan untuk presiden mengganti wakil presiden
Surat pemakzulan Gibran belum ditindaklanjuti oleh DPR karena sedang dalam proses tawar-menawar
Jakarta, IDN Times - Pengamat Komunikasi Politik, Hendri Satrio menyoroti isu pemakzulan Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka yang belakangan dibahas kembali oleh publik.
Dosen Universitas Paramadina ini mengungkapkan, pemakzulan Gibran sebagai wakil presiden hanya akan memungkinkan terjadi melalui tiga skema.
Hendri menuturkan, skema pertama, Gibran bisa saja mundur secara sukarela dari jabatannya. Sedangkan, skema kedua adalah melalui jalan konstitusi yang prosesnya panjang dan harus menunggu momentum yang tepat.
"Bisa saja Mas Gibran mundur secara sukarela itu satu, atau yang kedua melalui jalan konstitusi namun membutuhkan proses yang panjang dan menunggu momentum tepat," kata dia dalam keterangannya, Sabtu (5/7/2025).
Ia mengungkapkan, skema ketiga adalah dengan melalui Mahkamah Konstitusi (MK). Lembaga tersebut bisa saja mengeluarkan putusan yang mempersilakan presiden mengganti wakil presidennya.
Meski tergolong kontroversial, namun cara tersebut bisa saja terjadi mengingat Putusan MK Nomor 90 Tahun 2023 yang membuat Gibran jadi wakil presiden pun tergolong kontroversial dan terjadi secara cepat.
"Misalnya, ada permohonan ke MK bahwa bila presiden tidak nyaman dengan wakil presidennya demi kelangsungan negara, atau dalam keadaan terdesak, presiden berhak mengganti wakil presiden. Dirapatkan, disidangkan di MK, atau seperti putusan 90, diputuskan tanpa sidang. Presiden boleh mengganti wakil presiden di tengah jalan karena alasan keamanan atau kebutuhan negara yang mendesak. Bisa jadi seperti itu," bebernya.
Hendri lantas berpendapat, ada alasan lain yang membuat surat pemakzulan Gibran yang dikirimkan Forum Purnawirawan TNI tersebut pada akhirnya tidak dibacakan di DPR.
Menurutnya, DPR bisa jadi sedang menjadikan surat tersebut sebagai alat tawar menawar kepada Gibran sehingga mereka pun menunggu momentum untuk membahas surat tersebut.
"Surat ini bisa jadi alat tawar-menawar supaya wapres ini mengikuti pak Prabowo lah. Pada saatnya momennya tiba, surat ini bisa digunakan untuk memakzulkan Mas Gibran," katanya.
Selain itu, ia melihat parpol-parpol parlemen ini bisa jadi masih membahas soal siapa yang akan menggantikan Gibran jika surat tersebut dibahas. Oleh sebabnya, surat tersebut kemungkinan akan dibacakan oleh DPR ketika para parpol di parlemen sudah sepakat soal siapa pengganti Gibran.
"Kalau Mas Gibran dimakzulkan, harus ada tindak lanjut. Siapa penggantinya? Apakah dari salah satu partai politik? Saya rasa sampai ada kesepakatan siapa yang akan menjadi wakil presiden pengganti, saya rasa surat itu tidak akan dibacakan oleh DPR," ujar Hendri.